JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, akan lebih baik jika Setya Novanto bersedia meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR RI.
Hal ini terkait status Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dan kini tengah mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan statusnya saat ini, banyak yang melayangkan kritik ketika Novanto bertahan dengan posisinya sebagai pimpinan parlemen.
"Kalau Pak Nov mundur itu baik untuk Pak Novanto, baik untuk DPR, baik untuk Golkar. Itu pesan saya," ujar Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Baca: Pertahankan Novanto sebagai Ketua DPR, Golkar Minta Semua Pihak Sabar
Hal itu juga dinilai lebih cepat daripada menunggu proses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Jika diproses MKD, meski MKD memberhentikan Novanto, Golkar belum tentu menerima keputusan tersebut.
"Kalau Golkarnya enggak mengganti gimana? Makanya bagus kalau Pak Novanto mundur," kata dia.
Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Akbar Tandjung Harap Golkar Daerah Bergerak Ganti Setya Novanto
Meski berstatus tahanan KPK, Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.
Demikian pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.
Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan memilih ketua umum baru, termasuk pada posisi Ketua DPR.
Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.