Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Nilai Elektabilitas Turun sebagai Suara Batin Publik

Kompas.com - 27/11/2017, 18:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai, turunnya elektabilitas partainya berdasarkan survei Poltracking merupakan refleksi dari pandangan masyakat terhadap partai berlambang beringin itu.

"Hasil survei itu bisa masuk kategori suara kebatinan dari publik," kata Maman, saat ditemui usai pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Hasil survei Poltracking sebelumnya menyatakan, posisi Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra, sementara PDI Perjuangan di urutan pertama. PDI-P mengantongi 23,4 persen, Partai Gerindra mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Partai Golkar 10,9 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan suara Partai Golkar turun adalah karena dinamika internal. Dinamika itu terkait polemik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Maman mengatakan, hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil langkah dan keputusan bagi Partai Golkar ke depan.

"Namun, yang terpenting bagi kami adalah, apa pun langkah yang kami ambil itu harus kami sesuaikan dengan aturan main dan konstitusi partai," ujar Maman.

Soal kemungkinan akan menggelar munaslub untuk memilih pengganti Novanto, Maman menilai bahwa hal seperti itu tidak perlu diributkan.

"Pada saatnya nanti kalau itu hal yang memang baik dan itu penting, pasti Golkar akan mengambil langkah-langkah. Yang terpenting hari ini bagi saya DPP Partai Golkar tidak ingin mengambil langkah keputusan yang tergesa-gesa," ujar Maman.

Maman mengatakan, Partai Golkar ingin menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat novanto. Partai Golkar ingin menjadikan survei tersebut sebagai motivasi untuk segera mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan di Golkar saat ini.

(Baca juga: DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub )

Hasil survei ini, menurut dia, berpotensi untuk membuat Partai Golkar mengganti Novanto sebagai ketua umum.

"Saya rasa itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk langkah-langkah ke depan. Kan keputusan pleno itu sudah ada lima poin itu, jadi itulah yang akan kami ikuti dulu," ujar Maman.

Kompas TV Pengurus DPP partai Golkar mengumpulkan DPD tingkat satu se-Indonesia untuk membahas desakan munas luar biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com