Kompas.com - 27/11/2017, 11:21 WIB
Politisi Senior Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPolitisi Senior Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KONPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, pembenahan Partai Golkar harus dilakukan dengan revolusi besar-besaran.

Sebab, kasus hukum yang dialami Ketua Umum Setya Novanto, menurut Hajriyanto, sejatinya telah merusak kelembagaan partai.

Oleh karena itu, syarat utama pengganti Novanto harus sosok yang tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sosok yang menjabat Ketua DPR harus bersih dari masalah korupsi. Walaupun hanya berstatus saksi (kasus korupsi), sebaiknya dicari orang yang benar-benar bersih,” kata Hajriyanto saat dihubungi, Senin (27/11/2017).

(Baca juga : Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar)

Dari beberapa nama yang muncul saat ini, Hajriyanto menilai, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai kandidat yang paling layak menjadi ketua DPR.

“Hanya Agus yang sepanjang kariernya di DPR belum pernah bersentuhan dengan masalah hukum, terutama dengan KPK,” tutur Hajriyanto.

Hajriyanto mengatakan, pembenahan di internal Golkar tidak hanya bisa dilakukan dengan hanya mengganti ketua umum.

(Baca juga : Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan)

Sebab, Golkar saat ini seperti dikuasai oleh rezim. Alhasil, jika hanya Novanto digantikan, maka Hajriyanto pesimistis Golkar bisa berubah.

"Jadi harus dibersihkan rezim yang ada saat ini," ujarnya.

Bahkan, mantan Wakil Ketua MPR itu mencontohkan, pembenahan di internal partai beringin perlu seperti turun mesin.

“Golkar perlu overhaul agar bisa berbenah dan memperbaiki internal partai,” kata dia.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar mencuat setelah Novanto ditahan KPK.

Novanto kembali dijerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Namun, DPP Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum hingga ada putusan praperadilan.

Kompas TV Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, memastikan bahwa DPP akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.