Klaim Kantongi Restu Kalla, DPD Provinsi Desak Golkar Segera Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah DPD I (tingkat provinsi) Partai Golkar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (20/11/2017) malam di kediaman dinas wakil presiden. Mereka datang untuk meminta restu perlunya segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Permintaan ini menyusul status Novanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono, memastikan sudah banyak DPD yang menghendaki diselenggarakannya Munaslub Partai Golkar untuk memilih pemimpin baru.

"Ada aturan AD/ART yang mengatakan kalau dua pertiga dari DPD I minta melaksanakan Munaslub maka DPP harus menyelenggarakan," kata Wisnu seusai acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

(Baca juga: DPD Jateng: Golkar Harus Pilih Pimpinan yang Tidak "Money Politic")

Wisnu menambahkan, Munaslub juga perlu segera dilaksanakan untuk menaikkan elektabilitas partai. Sebab, dalam beberapa survei sejumlah lembaga disebutkan bahwa elektabilitas Partai Golkar terus menurun.

Wisnu mengklaim bahwa pihaknya telah mendapat restu dari Kalla.

"(Nasihat Kalla) harus segera ada perbaikan," tuturnya.

Kompas.com/YOGA SUKMANA Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11/2017)

Dedi berharap, pertemuan bisa dilaksanakan pekan ini.

"Ya bisa secepatnya, bisa minggu ini akan kami lakukan. Nanti kami telepon teman-teman cari waktu ketemu DPP-nya, siapa yang memfasilitasi, kami ngobrol cari solusi yang terbaik untuk partai ini," kata Dedi.

(Baca juga: Rekomendasi Partai Golkar pada Pilkada Mengikat Pimpinan Baru)

Menurut Dedi, Munaslub harus segera terlaksana, selambatnya awal Desember.

"Karena akhir Desember itu, Januari, sudah memasuki tahapan pilkada pendaftaran. Enggak ada lagi waktu partai untuk mengubah diri," tutur Bupati Purwakarta itu.

Kalla sendiri sudah menyatakan bahwa dia enggan ikut campur urusan internal Partai Golkar.

"Nah itu kita kembalikan ke Golkar sendiri. Kan mereka sudah rapat kemarin," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

(Baca juga: Jusuf Kalla Enggan Campuri Urusan Pergantian Pimpinan Golkar)

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Partai Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Rapat pleno DPP Partai Golkar Selasa (21/11/2017) kemudian menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Atas alasan yang sama, yakni menunggu hasil praperadilan, maka Golkar juga mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR RI.