DPD Jateng: Golkar Harus Pilih Pimpinan yang Tidak "Money Politic"

Kompas.com - 22/11/2017, 20:03 WIB
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu SuhardonoKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah menjadi salah satu DPD provinsi yang menghendaki diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih kepemimpinan baru.

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menuturkan, Golkar ke depannya perlu memilih sosok pemimpin yang tak hanya berkarakter serta berintegritas namun juga loyal kepada partai dan tak melakukan politik uang (money politic).

"Diperlukan yang memang loyal kepada partai, menjiwai partai tapi dirinya tidak tergantung dengan partai. Karena situasi demikian, terjadilah money politic," ujar Wisnu dalam sebuah acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Wisnu menambahkan, dengan adanya praktik politik uang maka tidak terpilih pemimpin yang dibutuhkan untuk era milenium seperti saat ini.

Baca juga : Formappi: Setya Novanto Sulit Menerima Getir Hidup Tanpa Kekuasaan

Di samping itu, pengambilan kebijakan dan keputusan juga menjadi tidak objektif, proporsional, dan profesional.

Ia menegaskan, Golkar membutuhkan pembaharuan total. Menurutnya, perlu sikap legowo dari tokoh-tokoh partai agar pembaharuan itu tercapai.

"Kami ingin clean and clear bahwa parpol dikelola seperti parpol. Tidak boleh seperti CV, firma, PT. Bahwa dalam pengelolaan parpol masing-masing punya lampiran silakan tapi rumahnya jangan dirusak," sambung dia.

Wisnu menambahkan, Golkar masuk ke dalam jajaran partai pendukung pemerintah. Menurutnya, Jokowi bersedia didukung Golkar karena Golkar mengantongi 14 persen suara.

"Kalau besok 7 persen belum tentu mau. Menjadi beban bagi presiden. Ini perlu dikelola dengan baik," tuturnya.

Baca juga : Tarik Ulur di MKD Hanya untuk Setya Novanto...

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Rapat pleno DPP Partai Golkar Selasa (21/11/2017) kemudian menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Atas alasan yang sama, yakni menunggu hasil praperadilan, maka Golkar juga mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X