Kompas.com - 22/11/2017, 20:03 WIB
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah menjadi salah satu DPD provinsi yang menghendaki diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih kepemimpinan baru.

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menuturkan, Golkar ke depannya perlu memilih sosok pemimpin yang tak hanya berkarakter serta berintegritas namun juga loyal kepada partai dan tak melakukan politik uang (money politic).

"Diperlukan yang memang loyal kepada partai, menjiwai partai tapi dirinya tidak tergantung dengan partai. Karena situasi demikian, terjadilah money politic," ujar Wisnu dalam sebuah acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Wisnu menambahkan, dengan adanya praktik politik uang maka tidak terpilih pemimpin yang dibutuhkan untuk era milenium seperti saat ini.

Baca juga : Formappi: Setya Novanto Sulit Menerima Getir Hidup Tanpa Kekuasaan

Di samping itu, pengambilan kebijakan dan keputusan juga menjadi tidak objektif, proporsional, dan profesional.

Ia menegaskan, Golkar membutuhkan pembaharuan total. Menurutnya, perlu sikap legowo dari tokoh-tokoh partai agar pembaharuan itu tercapai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami ingin clean and clear bahwa parpol dikelola seperti parpol. Tidak boleh seperti CV, firma, PT. Bahwa dalam pengelolaan parpol masing-masing punya lampiran silakan tapi rumahnya jangan dirusak," sambung dia.

Wisnu menambahkan, Golkar masuk ke dalam jajaran partai pendukung pemerintah. Menurutnya, Jokowi bersedia didukung Golkar karena Golkar mengantongi 14 persen suara.

"Kalau besok 7 persen belum tentu mau. Menjadi beban bagi presiden. Ini perlu dikelola dengan baik," tuturnya.

Baca juga : Tarik Ulur di MKD Hanya untuk Setya Novanto...

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Rapat pleno DPP Partai Golkar Selasa (21/11/2017) kemudian menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Atas alasan yang sama, yakni menunggu hasil praperadilan, maka Golkar juga mempertahankan Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Kompas TV Jabatan plt ketua umum yang melekat pada Idrus Marham hanya sementara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.