Rekomendasi Partai Golkar pada Pilkada Mengikat Pimpinan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 yang dikeluarkan partainya takkan berubah meski pimpinan berganti.

Kondisi ini disebabkan Ketua Umum DPP Golkar nonaktif, Setya Novanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Kami sudah katakan bahwa keputusan-keputusan sebelumnya itu adalah keputusan kelembagaan," ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

"Yang memutuskan adalah lembaga bukan perorangan dan karena itu mengikat siapa pun pimpinannya," kata dia.

(Baca juga: Jusuf Kalla Enggan Campuri Urusan Pergantian Pimpinan Golkar)

Karena itu, Idrus memastikan bahwa rekomendasi untuk calon baik kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, tidak akan berubah.

"Kami pastikan itu tak akan berubah," ujar Idrus.

Soal daerah yang belum dikeluarkan rekomendasinya, menurut Idrus, partainya akan segera mengeluarkan nama-nama calonnya.

"Yang belum tentu akan dibicarakan sesuai mekanisme yang ada. Golkar memiliki satu tim yang diberi nama Pilkada Pusat. Nah tim inilah yang memproses, setelah itu nanti dikonsultasikan secara bersama-sama untuk ditetapkan," kata Idrus.

(Baca juga: Kata Ridwan Kamil soal Usulan Evaluasi Rekomendasi Golkar)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada Serentak 2018 perlu dievaluasi.

Apalagi, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sejak tadi malam, Minggu (19/11/2017).

Evaluasi itu kata Dedi perlu dilakukan untuk menyapu bersih kontestasi Pilkada serentak mendatang yang diikuti calon-calon dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

(Baca juga: Kata Ridwan Kamil soal Usulan Evaluasi Rekomendasi Golkar)

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, tak seharusnya rekomendasi calon kepala daerah berubah meski pimpinan partainya berganti.

Ace mengakui bahwa politik bersifat dinamis dan perubahan rekomendasi calon kepala daerah pada pilkada mendatang dari partainya tetap dimungkinkan karena satu hal dan lainnya.

Meski demikian, ia berharap pimpinan baru Partai Golkar tak akan mengubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2018 yang telah diputuskan sebelumnya.

Sebab, hal itu dinilainya akan berpengaruh terhadap strategi pemenangan calon yang telah disiapkan partainya.