JAKARTA, KOMPAS.com — Setya Novanto tetap dipertahankan sebagai Ketua Umum Partai Golkar meski saat ini berstatus tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tugas harian ketua umum akan dilaksanakan pelaksana tugas ketua umum, yakni Idrus Marham, yang ditunjuk melalui rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal yang diwarnai perdebatan alot.
Dimulai sekitar pukul 13.30, rapat baru selesai sekitar pukul 21.30. Rapat itu diwarnai perdebatan yang cukup keras.
Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang, misalnya, menyampaikan bahwa sejumlah pengurus ingin mempertahankan Novanto.
(Baca juga: Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar)
Sementara ada pula pengurus lain yang ingin agar kepemimpinan dievaluasi dan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) segera digelar.
"Memang ada yang (mau) mempertahankan Novanto dan ada juga yang minta sudah waktunya Partai Golkar melakukan tindakan," kata Agus, Selasa sore.
Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun mengampanyekan sosok Jokowi untuk pilpres 2019 saat reses di daerah pemilihannya di Karangjati Anyar, Minggu (6/3/2017).Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun saat itu mengatakan bahwa tak ada pembicaraan mengenai pemberhentian Novanto.
Pembicaraan yang ada menurut dia adalah tentang bagaimana pelaksana tugas menjalankan tugasnya sesuai tata organisasi yang ada.
"Semua tidak ada berbicara mengenai pemberhentian dan sebagainya," ujar Misbakhun.
(Baca juga: Idrus Jabat Plt Ketum Golkar sampai Putusan Praperadilan Setya Novanto)
Dalam rapat tersebut juga dibacakan surat berisi permintaan Novanto menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Maka, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Yahya Zaini menuturkan, status Novanto nantinya tetap sebagai ketua umum.
"Tetap ketum, kan (pelaksana tugas), sifatnya sementara," ucap Yahya.
Keputusan pun diambil, rapat sepakat…
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
