Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketua Umum Golkar

Kompas.com - 21/11/2017, 15:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menegaskan bahwa dia siap menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya di mana-mana, anak tentara harus siap," ujar Titiek, ketika ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).

Meski demikian, Siti menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal di partai berlambang beringin itu.

"Saya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana Allah menentukan jalan hidup saya," ucap dia.

(Baca juga: Saat Titiek Soeharto Diceletuki "Angkat Dia Sebagai Ketum Golkar"...)

Nama Titiek diketahui merupakan salah satu sosok yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Novanto menjadi Ketum Golkar. Nama lain, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin.

Saat ini, Partai Golkar masih membahas pergantian Novanto dari posisi ketua umum partai. Belum ada keputusan mengenai hal itu.

Titiek mengaku prihatin terhadap kondisi Partai Golkar saat ini. Ia mendorong ada langkah penyelamatan partai dengan segera mungkin mengganti Novanto dari posisi ketua umum.

(Baca juga: Golkar Yakini Istana Tak Ikut Campur soal Pengganti Novanto)

Menurut dia, ada dua jalan untuk menuju ke sana. Pertama, menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa.

Kedua, jika istilah Plt tak ada dalam AD/ART, pengurus saat ini menggelar musyawarah nasional dan langsung menunjuk ketua umum baru.

"Kalau ada Plt, mempersiapkan munaslub. Tapi kalau (Plt) enggak ada di AD/ART, lebih baik langsung ke munas. Jadi kepengurusan yang ada saat ini dipersiapkan untuk munas saja. Kalau Plt panjang lagi itu," ujar dia.

Kompas TV Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas nasib sang ketua umum, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com