Golkar: Status Novanto Tak Pengaruhi Dukungan Pilkada 2018

Kompas.com - 21/11/2017, 14:21 WIB
Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinRapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali memastikan situasi internal Golkar saat ini tak akan berpengaruh pada dukungan Golkar pada pilkada serentak 2018.

Situasi tersebut menyusul konfigurasi kepemimpinan partai yang akan berubah setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Amali menuturkan, pilkada tidak bergantung pada figur perorangan di partai, tetapi dimatangkan tim khusus.

"Pilkada ada timnya sehingga tim itulah yang membahas tentang persiapan-persiapan keikutsertaan Golkar dalam pilkada. Jadi, sepanjang sistem itu berjalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Amali di sela rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga: Nurdin Halid: Hari Ini Kami Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR)

Di samping itu, Amali menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada acuan baku lainnya, seperti hasil survei elektabilitas hingga penguatan komunikasi dengan partai lain.

Sebab, dalam mengusung calon kepala daerah, Golkar juga mengedepankan koalisi yang kuat. Komunikasi tersebut sudah dibangun sejak lama.

"Karena kami dukung (calon kepala daerah baru), tetapi kalau dia membutuhkan koalisi dan koalisinya enggak kuat kan percuma juga," ucap Ketua Komisi II DPR itu.

(Baca juga : Idrus Pastikan Golkar Tahu Diri untuk Tarik Novanto dari Ketua DPR)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya juga mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto takkan mengubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018. 

"Itu keputusan lembaga, bukan perorangan. Maka, perubahan pimpinan tidak memengaruhi keputusan tentang calon yang sudah ditentukan sebelumnya," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017). 

"Jadi, tidak usah ragu bagi teman-teman bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Saya jamin itu tetap," tegasnya.

(Baca juga : Wakil Ketua MKD: Setya Novanto Terindikasi Kuat Langgar Sumpah Jabatan)

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada Serentak 2018 perlu dievaluasi.

Menurut Dedi, evaluasi itu perlu dilakukan untuk menyapu bersih kontestasi pilkada mendatang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Nasional
Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Nasional
Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Nasional
Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X