JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Partai Golkar berhati-hati saat memilih kadernya menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR.
ICW meminta pengganti Novanto tak punya rekam jejak terkait kasus korupsi.
"Kami merekomendasikan pimpinan DPR yang baru tidak punya track record (rekam jejak) dalam isu korupsi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Berdasarkan data ICW, selama 18 bulan kepemimpinan Novanto, ada 16 kader Partai Golkar yang terjerat dan berurusan dengan kasus korupsi. ICW menilai, isu korupsi menjadi permasalahan utama di internal Partai Golkar.
(Baca juga: Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)
Guna menghindari persoalan yang sama, apalagi yang terkait dalam jabatan publik, menurut Donal, Partai Golkar tak boleh sembarang memilih kader sebagai ketua DPR.
Dengan demikian, diharapkan tak cuma citra Partai Golkar yang berubah. Namun, citra DPR yang rusak akibat keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi dapat segera diperbaiki.
"Belajar dari pengalaman sebelumnya, penting bagi Golkar berhati-hati mengusulkan siapa yang jadi ketua DPR. Sebab, ini bukan hanya jadi beban pertaruhan Golkar, melainkan juga urusan publik. Golkar harus selektif," kata Donal.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan Setya Novanto tak akan lagi menjabat sebagai ketua DPR terhitung Selasa (21/11/2017).
Keputusan untuk menarik Novanto dari posisi ketua DPR akan diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang digelar Selasa siang.
Novanto yang sudah ditahan KPK dinilai tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua DPR.
(Baca: Nurdin Halid: Hari Ini Kita Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR)