Nurdin Halid: Hari Ini Kita Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR

Kompas.com - 21/11/2017, 12:34 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan Setya Novanto tak akan lagi menjabat sebagai ketua DPR RI per Selasa (21/11/2017).

Keputusan untuk menarik Novanto dari posisi Ketua DPR akan diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang digelar Selasa siang.

Novanto yang sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.

"Hari ini pasti kita putuskan untuk menarik Pak Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/11/2017).


(Baca juga : Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).
Nurdin mengakui, apabila mengikuti azas hukum yang ada, pihaknya akan mengedepankan azas praduga tak bersalah menunggu proses hukum terhadap Novanto yang bersifat berkekuatan hukum tetap. 

Namun, azas itu tidak boleh menyandera kepentingan yang lebih besar.

(Baca juga : Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)

Nurdin mengatakan, jabatan Ketua DPR adalah jabatan politis yang strategis untuk kepentingan rakyat. Jabatan ini berkaitan dengan fungsi anggaran dan legislasi.

"Kita tidak mungkin membiarkan DPR, sekalipun di sana juga ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan, tetapi Golkar tidak mau menyandera," ucap Nurdin.

Terkait pengganti Novanto di DPR, Nurdin menegaskan bahwa partainya memiliki banyak sosok mumpuni.

"Insya Allah pasti ada figur yang punya kapasitas kompetensi dan kredibel untuk menjadi ketua DPR," katanya.

Selain membahas posisi Ketua DPR, lanjut Nurdin, rapat pleno siang ini juga akan membahas posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kemungkinan akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum yang dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum definitif melalui Munaslub.

Kompas TV Warga memberi apresiasi kepada KPK dengan mengirimkan karangan bunga.


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X