Golkar: Status Novanto Tak Pengaruhi Dukungan Pilkada 2018

Situasi tersebut menyusul konfigurasi kepemimpinan partai yang akan berubah setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Amali menuturkan, pilkada tidak bergantung pada figur perorangan di partai, tetapi dimatangkan tim khusus.

"Pilkada ada timnya sehingga tim itulah yang membahas tentang persiapan-persiapan keikutsertaan Golkar dalam pilkada. Jadi, sepanjang sistem itu berjalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Amali di sela rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

Di samping itu, Amali menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada acuan baku lainnya, seperti hasil survei elektabilitas hingga penguatan komunikasi dengan partai lain.

Sebab, dalam mengusung calon kepala daerah, Golkar juga mengedepankan koalisi yang kuat. Komunikasi tersebut sudah dibangun sejak lama.

"Karena kami dukung (calon kepala daerah baru), tetapi kalau dia membutuhkan koalisi dan koalisinya enggak kuat kan percuma juga," ucap Ketua Komisi II DPR itu.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya juga mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto takkan mengubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018. 

"Itu keputusan lembaga, bukan perorangan. Maka, perubahan pimpinan tidak memengaruhi keputusan tentang calon yang sudah ditentukan sebelumnya," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017). 

"Jadi, tidak usah ragu bagi teman-teman bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Saya jamin itu tetap," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada Serentak 2018 perlu dievaluasi.

Menurut Dedi, evaluasi itu perlu dilakukan untuk menyapu bersih kontestasi pilkada mendatang.