Kuasa Hukum: Setya Novanto Masih Agak Linglung - Kompas.com

Kuasa Hukum: Setya Novanto Masih Agak Linglung

Kompas.com - 20/11/2017, 20:03 WIB
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (tengah) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu tim kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto, Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa kondisi kliennya masih sangat lemah dan linglung.

Hal tersebut dia ungkapkan usai bertemu dengan Novanto di rumah tahanan (rutan) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017). Selain Otto hadir pula anggota tim kuas hukum yang lain, Fredrich Yunadi.

"Tadi tidak bisa lama (bertemu). Karena dia masih lemah. Masih luka kepalanya. Saya bilang ke Fredrich kita jangan berdiskusi lama-lama, karena saya butuh informasi yang akurat. Tadi sih enggak ada keluhan, cuma saya tadi lihat beliau agak linglung saja," ujar Otto di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Menurut Otto, tidak banyak dibicarakan saat pertemuan dengan Novanto yang berlangsung sekitar dua jam itu.

Baca juga : Jalan Panjang Setya Novanto hingga Pakai Rompi Oranye

Dalam pertemuan tersebut, keduanya hanya membicarakan soal penunjukan Otto sebagai salah satu tim kuasa hukum Novanto, bersama dengan Fredrich Yunadi.

"Jadi tadi saya sudah tanyakan bahwa memang apa sungguh-sungguh pak Novanto mau dengan saya dan meminta untuk saya bantu dia. Oleh karena itu mulai sekarang saya dengan rekan saya pak Fredrich Yunadi dan semua tim akan mendampingi, membela kepentingan hukum dari pak Setya Novanto," tuturnya.

Selain itu, Otto juga memastikan bahwa kliennya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Saat ini, lanjut Otto, tim kuasa hukum tengah menyusun strategi untuk menghadapi sidang praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami sudah tanyakan pak Setya Novanto bersama pak Fredrich bahwa pak Setya Novanto siap untuk melaksanakan proses hukum yang ada. Itu yang penting dulu, proses hukum dihargai dan akan siap diikutinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jadi itulah yang kami inginkan," kata Otto.

Baca juga : Setya Novanto Minta Perlindungan, Ini Jawaban Jokowi

Secara terpisah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Pemeriksaan tersebut, kata Febri, dilakukan setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyimpulkan kondisi Novanto memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

"Pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan IDI yang menyatakan SN 'fit to be questioned' atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan," ujar Febri.

Menjadi tahanan KPK

Status Novanto telah menjadi tahanan KPK selama 20 hari ke depan terhitung sejak 19 November 2017.

Adapun KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Novanto sebelumnya mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Kamis (16/11/2017) malam. Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik dan harus dirawat di RS Medika Permata Hijau.

Saat itu, Novanto tengah menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melakukan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto yang tengah diburu lembaga antirasuah berencana mendatangi KPK untuk memberikan keterangan.

Jumat (17/11/2017), Novanto dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk menjalani serangkaian tes kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pada Minggu (19/11/2017) malam, KPK memindahkan Novanto dari RSCM. Penindahan tersebut untuk menahan Novanto di rutan KPK.

Adapun KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X