Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Jangan Berpikir Saya Jadi Presiden, tapi...

Kompas.com - 16/11/2017, 16:53 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak semua kader partai NasDem untuk fokus memenangkan Presiden Joko Widodo kembali di pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkannya usai partai politik yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi pada pilpres mendatang.

"Saya ingin mengajak semuanya, jangan berpikir saya jadi presiden tapi berpikirlah bagaimana negara ini jadi bangsa yang besar dan cari pemimpin yang cocok," kata Gatot di rapat kerja nasional (rakernas) NasDem ke-IV di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga : Kader NasDem Elu-elukan Gatot Nurmantyo Jadi Wapres )

Gatot pun berandai-andai, apa yang akan terjadi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia jika Jokowi gagal memenangkan pilpres yang akan datang.

"Bayangkan kalau nanti 2019 bukan pak Jokowi (yang menang). Presiden mengatakan infrastruktur apa itu? Hapus. Apa jadinya negara ini?," tuturnya.

Karenanya, Gatot ingin pencapaian Jokowi yang sudah ada saat ini bisa dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan mendatang yakni 2019-2022.

(Baca juga : NasDem Masih Rahasiakan Calon Pendamping Jokowi di Pilpres 2019 )

"Maka kita perlu ke depan, yang sudah punya tatanan sekarang berlanjut. Sehingga pembangunan bisa terwujud. Setelah itu ganti lagi enggak masalah. Ini karena sistem kita seperti ini," ujar Gatot.

Dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) ke-IV, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa partainya tak akan berpaling sedikitpun dan akan tetap mendukung Jokowi pada pilpres mendatang.

Untuk itu partainya secara resmi kembali memberikan dukungan kepada Jokowi maju kembali dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang.

Kompas TV Partai Nasdem akan mendeklarasikan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com