Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Nasdem Bukan Mesin Politik Musiman

Kompas.com - 16/11/2017, 06:00 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa partainya bukanlah partai politik musiman yang hanya sibuk saat jelang pemilihan umum (Pemilu).

"Nasdem bukan hanya mesin politik pemilu yang kerja musiman. Nasdem didirikan bukan (juga) untuk menambah jumlah peserta pemilu semata-mata," kata Paloh di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11/2017).

Menurut dia, sejak awal Nasdem didirikan sebagai wadah perjuangan. Rumah besar kaum pergerakan, yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara.

(Baca juga : Cerita Jokowi Geleng-geleng Kepala Melihat Partai Nasdem...)

"Nasdem didirikan (sebagai) platform gagasan. Cita-cita luhur itulah yang kita ingin pahatkan. Meski masih jauh dari apa yang diinginkan dan cita-cita proklamator bangsa," ujar dia.

Kata dia, Nasdem punya cita-cita yang besar walau usianya Nasdem baru enam tahun atau baru seumur jagung.

"Nasdem konsisten dengan gerakan perubahan dimulai dari diri sendiri, untuk tidak berpura-pura, untuk tidak berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Ini yang terus disuarakan dari awal hingga hari ini," tutup dia.

Sebagaimana diketahui, Rakernas yang digelar pada 15-17 November 2017 itu akan diisi pembahasan program kerja Nasdem setahun ke depan.

Selain itu juga diskusi dan dialog interaktif membahas problem aktual yang ada saat ini.

Paling utama, yakni deklarasi Nasdem mendukung Presiden Joko Widodo maju kembali sebagai Presiden di 2019.

Rangkaian rakernas diketahui telah dimulai sejak kemarin Selasa (14/11/2017) yakni Apel Siaga Nasional Garda Pemuda Nasdem.

Kompas TV Partai Nasdem akan mendeklarasikan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com