Petisi "Save Kawah Ijen" Tuai Ribuan Tanda Tangan Warganet

Kompas.com - 06/11/2017, 11:11 WIB
Petisi Save Kawah Ijen, Stop Pembangunan di Puncak yang telah ditandatangani 13.000 orang dalam 4 hari. KOMPAS.COM/Ira RachmawatiPetisi Save Kawah Ijen, Stop Pembangunan di Puncak yang telah ditandatangani 13.000 orang dalam 4 hari.
|
EditorErwin Hutapea

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Beredarnya foto-foto keadaan jalur pendakian Gunung Ijen yang berlubang mendapatkan reaksi dari warganet. Mereka menandatangani petisi "Save Kawah Ijen, Stop Pembangunan di Puncak". Petisi yang digagas oleh Sea Soldier Banyuwangi ini telah ditandatangani sekitar 13.000 orang sejak dibuat pada Kamis (2/11/2017).

Dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa Kawah Ijen adalah sebuah gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Jawa Timur. Gunung yang terkenal dengan kawah hijau tosca dan blue fire (api biru) ini menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Timur.

Kawasan Gunung Ijen adalah taman wisata alam yang berdampingan dengan cagar alam. Luas taman wisata alam di Kawah Ijen hanya sekitar 93 hektar, sedangkan sisanya merupakan cagar alam. Kawasan Gunung Ijen juga merupakan tempat berbagai biota yang dilindungi, seperti elang jawa dan beberapa tanaman langka.


"Karena berdampingan dengan cagar alam itulah, sangat tidak tepat jika Ijen dijadikan wisata massal (mass tourism), termasuk dengan masifnya pembangunan di sana, bahkan hingga puncak Gunung dekat dengan kawah," jelas Putri, dari Sea Soldier Banyuwangi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/11/2017).

Baca juga: Bupati Banyuwangi Tak Setuju Bangunan yang Mengganggu di Puncak Ijen

Dalam petisi tersebut, menurut Putri, dijelaskan pula bahwa segala aktivitas pembangunan dan kegiatan manusia yang berlebihan di kawasan ini akan memengaruhi ekosistem dan konservasi alam.

Meski pembangunan diklaim dilakukan di kawasan blok publik, tetapi pembangunan ini secara jangka panjang akan memengaruhi ekosistem habitat biota di Kawasan Gunung Ijen. Apalagi bangunan yang dibuat di atas puncak merupakan bangunan permanen dengan beton, semen, dan galian fondasi di puncak gunung.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan untuk menandatangani petisi ini untuk menolak seluruh pembangunan yang dilakukan BKSDA di puncak Ijen. Bukan hanya merusak keindahan asli Gunung Ijen, tapi juga berpotensi membahayakan ekosistem dan konservasi di kawasan Gunung Ijen," jelas dia.

Petisi tersebut akan dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, serta Gubernur Jawa Timur.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mengatakan bahwa pembangunan di kawasan puncak Ijen bukan tindakan yang tepat walaupun secara aturan diperbolehkan karena masuk kawasan wisata alam.

Namun, pembangunan itu harus tetap mempertimbangkan aspek keselamatan biota yang ada di wilayah tersebut karena berbatasan langsung dengan wilayah cagar alam.

"Perlu ada kajian secara mendalam terkait ini dan kami secara tegas menolak segala pembangunan di kawasan yang berdampingan dengan cagar alam," tegas Ketua Walhi Jatim Rere Christanto.

Sebelumnya diberitakan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur akan membangun sarana dan prasarana di kawasan Gunung Ijen dengan total anggaran mencapai Rp 13 miliar, termasuk pendopo dan toilet di kawasan puncak Gunung Ijen.

Saat ini pembangunan tersebut sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2017 untuk tahap pertama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X