Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Minta Ahli IT Dihadirkan di Persidangan untuk Periksa Sipol KPU

Kompas.com - 02/11/2017, 14:54 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan kepada majelis sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendatangkan ahli-ahli teknologi dan informatika.

Menurut dia, para ahli IT tersebut perlu dihadirkan untuk memeriksa apakah ada masalah pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Lebih baik kita panggil ahli-ahli IT untuk memeriksa Sipol itu bermasalah atau tidak. Supaya sidang ini berjalan secara fair, jujur, dan arif," kata Yusril, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Yusril menjelaskan, dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, partainya telah melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan di DPC-DPC, jumlahnya hingga 512 kabupaten/kota.  

Baca: KPU Pertanyakan Produk Sidang Bawaslu Terkait Calon Peserta Pemilu

Namun, proses pendaftaran terkendala Sipol.

"Pada saat input, mengalami gangguan baik koneksi, listrik padam, maintenance, sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan belum bisa dimasukkan seluruhnya ke Sipol pada 16 Oktober, dan perpanjangan 17 Oktober," kata Yusril.

Dengan tidak selesainya proses pengunggahan data melalui Sipol, KPU berkesimpulan bahwa PBB tidak melengkapi dokumen persyaratan.

Dalam sidang tersebut, Yusril mengatakan, mereka membawa seluruh bukti-bukti yang diminta Bawaslu RI, berupa hard copy dari DPC seluruh Indonesia dan bukti tanda terima dari KPUD.

Kompas TV Sekjen PKS, Mustafa Kamal juga mengingatkan agar Anies-Sandi bisa memimpin Jakarta dengan baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com