Partai Idaman Sebut KPU Tak Berlaku Adil Dalam Pendaftaran Partai Politik

Kompas.com - 28/10/2017, 12:36 WIB
Sekjen Partai Idaman Ramdansyah beserta kuasa hukum konsultasi ke Bawaslu terkait administrasi pendaftaran ke KPU di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/10/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIASekjen Partai Idaman Ramdansyah beserta kuasa hukum konsultasi ke Bawaslu terkait administrasi pendaftaran ke KPU di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/10/2017)
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai yang didirikan raja dangdut Rhoma Irama, Partai Idaman, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan ketidakadilan.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah menilai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikembangkan KPU tidak beres.

Ramdansyah menyatakan partainya tidak lolos di tahap pendaftaran karena data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi partai politik tidak lengkap. Sementara ada partai lain yang tidak lengkap, namun diloloskan KPU.

"Kami bertanya-tanya, ada perlakuan berbeda. Ada asas penyelenggaran pemilu yang dilanggar dalam prinsip keadilan," ujar Ramdansyah dalam diskusi Populi Center bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Ramdansyah mengatakan, begitu dinyatakan tidak lolos tahap pendaftaran, Partai Idaman langsung menelusuri Sipol dan data-data di dalamnya. Ia kemudian membandingkan dengan partai-partai yang lolos pendaftaran. Setidaknya ada tiga partai politik yang sudah eksis di DPR RI dianggap lolos, padahal setelah dicek kembali, datanya tidak sesuai.

"Misalnya di Sulawesi Tengah ternyata ada data kosong pas di-klik. Itu sekadar asal upload. Ketika kota buka di Papua Barat, dokumennya kosong, blank, tapi dia lolos," kata Ramdansyah.

Oleh karena itu, Partai Idaman melaporkan dugaan pelanggaran administrasi KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partainya telah mendapatkan surat registrasi laporan pada Jumat (27/10/2017) malam.

Meski begitu, Ramdansyah mengakui bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sipol belum lengkap. Partainya terkendala membuat rekening atas nama partai, sehingga di beberapa daerah data tersebut kosong. Ramdansyah berharap Bawaslu mengabulkan gugatannya bahwa terjadi kejanggalan pengelolaan sistem data dalam Sipol.

Ia mengaku telah mengantungi alat bukti bahwa terjadi perbedaan perlakuan Partai Idaman dengan beberapa partai yang datanya tidak lengkap namun diloloskan.

"Kalau partai itu diloloskan pendaftaran, kami juga dinyatakan ikut lolos daftar," kata Ramdansyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Nasional
Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.