Salin Artikel

Partai Idaman Sebut KPU Tak Berlaku Adil Dalam Pendaftaran Partai Politik

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah menilai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikembangkan KPU tidak beres.

Ramdansyah menyatakan partainya tidak lolos di tahap pendaftaran karena data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi partai politik tidak lengkap. Sementara ada partai lain yang tidak lengkap, namun diloloskan KPU.

"Kami bertanya-tanya, ada perlakuan berbeda. Ada asas penyelenggaran pemilu yang dilanggar dalam prinsip keadilan," ujar Ramdansyah dalam diskusi Populi Center bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Ramdansyah mengatakan, begitu dinyatakan tidak lolos tahap pendaftaran, Partai Idaman langsung menelusuri Sipol dan data-data di dalamnya. Ia kemudian membandingkan dengan partai-partai yang lolos pendaftaran. Setidaknya ada tiga partai politik yang sudah eksis di DPR RI dianggap lolos, padahal setelah dicek kembali, datanya tidak sesuai.

"Misalnya di Sulawesi Tengah ternyata ada data kosong pas di-klik. Itu sekadar asal upload. Ketika kota buka di Papua Barat, dokumennya kosong, blank, tapi dia lolos," kata Ramdansyah.

Oleh karena itu, Partai Idaman melaporkan dugaan pelanggaran administrasi KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partainya telah mendapatkan surat registrasi laporan pada Jumat (27/10/2017) malam.

Meski begitu, Ramdansyah mengakui bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sipol belum lengkap. Partainya terkendala membuat rekening atas nama partai, sehingga di beberapa daerah data tersebut kosong. Ramdansyah berharap Bawaslu mengabulkan gugatannya bahwa terjadi kejanggalan pengelolaan sistem data dalam Sipol.

Ia mengaku telah mengantungi alat bukti bahwa terjadi perbedaan perlakuan Partai Idaman dengan beberapa partai yang datanya tidak lengkap namun diloloskan.

"Kalau partai itu diloloskan pendaftaran, kami juga dinyatakan ikut lolos daftar," kata Ramdansyah.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/28/12360021/partai-idaman-sebut-kpu-tak-berlaku-adil-dalam-pendaftaran-partai-politik

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke