Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan SBY Bahas UU Ormas dan Pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua

Kompas.com - 27/10/2017, 22:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Komunikasi Politik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan ada dua hal yang dibahas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Pertama, keduanya membahas revisi Undang-Undang Ormas. SBY sebelumnya menyampaikan bahwa pembubaran ormas seharusnya dilakukan oleh pengadilan.

"Hal ini disampaikan SBY, yang menjelaskan pertemuan tersebut yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, hangat, dan amat cair dengan Presiden selama hampir 1 jam 30 menit," kata Imelda melalui keterangan tertulis, Jumat (27/10/2017).

Kedua, SBY dan Jokowi membahas soal pertemuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

(Baca: SBY: Pemerintah Sudah Janji, Ada 4 Poin UU Ormas yang Perlu Revisi)

SBY menyampaikan agar Jokowi kembali mengingatkan anak buahnya agar tak melampaui batas.

"SBY menyinggung perlunya Presiden mengingatkan kembali para pejabat negara agar jangan sampai melampaui batas kewenangannya seperti dalam pertemuan Gubernur Lukas Enembe dengan Kepala BIN beberapa waktu yang lalu," papar Imelda.

"Dua isu ini dibahas di antara situasi dan dinamika kebangsaan saat ini," lanjut dia.

SBY mendadak menemui Jokowi di Istana pada Jumat siang ini. 

(Baca: SBY Ancam Keluarkan Petisi Politik jika Pemerintah Tak Revisi UU Ormas)

Pada siang tadi, para wartawan yang ada di ruangan pers tiba-tiba diminta bersiap di dekat Istana Merdeka. 

Tak lama kemudian, sekitar pukul 14.08 WIB, Jokowi dan SBY keluar dari Istana Merdeka dan duduk di beranda.

Keduanya berbincang santai, namun tidak diketahui apa yang dibicarakan. Satu jam kemudian, SBY meninggalkan Istana tanpa memberi keterangan kepada media.

Kondisi ini berbeda dibanding saat SBY menemui Jokowi di Istana, Maret lalu. Usai pertemuan, Jokowi dan SBY memberikan keterangan bersama-sama kepada media.

Saat itu, SBY memastikan tidak ada lagi miskomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengaku sudah menjelaskan berbagai hal yang selama ini menjadi sumber miskomunikasi antara dirinya dengan Jokowi.

Kompas TV Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono kembali menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com