Bawaslu: Laporan Partai Idaman tentang Pelanggaran Administrasi Belum Lengkap

Kompas.com - 23/10/2017, 19:31 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (18/4/2017) KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRAAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (18/4/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyampaikan, Partai Idaman belum memasukkan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu RI.

"Dokumen belum diserahkan karena belum lengkap," kata Bagja kepada Kompas.com, Senin (23/10/2017).

Salah satu poin yang menjadi materi aduan yaitu terkait tidak dilanjutkannya Partai Idaman ke proses penelitian administrasi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2019.

Bagja mengatakan, Bawaslu pun menjelaskan kepada Partai Idaman mengenai tata cara pengisian form pengaduan.

"Mereka baru hendak melaporkan," ucapnya.

(Baca: Rhoma Irama Merasa KPU Tidak Adil terhadap Partai Idaman)

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan mengantakan, pihaknya belum menentukan apakah aduan yang disampaikan Partai Idaman siang tadi akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau penanganan pelanggaran administrasi.

"Nanti setelah bukti pengaduan lengkap, baru akan kami tentukan," katanya kepada Kompas.com.

Siang tadi Partai Idaman dipimpin langsung oleh Ketua Umum Rhoma Irama mendatangi kantor Bawaslu RI. Rhoma mengadukan soal sulitnya mengakses sistem informasi partai politik (Sipol) KPU.

Sementara pada saat Sipol dibuka kepada publik, diketahui ada beberapa partai yang mengosongkan formulir Sipol, namun tetap dianggap lengkap oleh KPU. Rhoma pun merasa KPU tidak adil terhadap partainya.

"Terakhir, imbauan kami kepada KPU adalah bahwa pemilu itu harus berlaku jujur dan adil. Jadi, KPU perlakukanlah kami secara adil," kata Rhoma, dikutip Antara.

Kompas TV Partai Idaman yang dipimpin oleh Rhoma Irama melapor ke Badan Pengawas Pemilu setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

Nasional
Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.