Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Jokowi 'One Man Show', Kadang Presiden, Gubernur, Tukang Bagi Sepeda

Kompas.com - 20/10/2017, 17:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap terlihat beraksi sendirian atau one man show.

Padahal, Fadli menilai, Jokowi seharusnya bertindak sebagai "dirijen" yang mengatur irama.

"Pak Jokowi ini one man show. Jadi dia bertindak sebagai Presiden, kadang-kadang gubernur, kadang-kadang bupati, wali kota, manajer, mandor si proyek, sampai tukang bagi-bagi kaus, sepeda, bagi-bagi kartu," ujar Fadli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Hal ini, menurut dia, menjadi persoalan besar karena menyangkut kepemimpinan. Jokowi dinilainya tak bisa memainkan peran menteri-menteri kabinet.

(baca: Baca juga : Elektabilitas Jokowi Dinilai Belum Aman, Cawapres Jadi Faktor Penentu)

Politisi Partai Gerindra itu menilai, tak ada upaya kolektif yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan peran dari menteri dan birokrasi yang begitu besar. Jokowi menjadi terkesan bekerja sendirian.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut dia, kerap tak dilibatkan.

Situasi ini, kata Fadli, berbeda dari pemerintahan periode-periode sebelumnya, terlebih pada era orde baru.

(baca: Baca juga : Gerindra Minta Jokowi Tak Hanya Bangun Infrastruktur)

Para menteri di era itu, kata Fadli, lantang bicara di bidangnya sesuai kompetensinya.

"Kompetensi ini yang menurut saya diambil alih. Baik berhasil maupun tidak berhasil, akhirnya yang kena dampak langsung presiden karena presiden seolah-olah mengambil alih semua pekerjaan dan ini menurut saya menjadi masalah," tuturnya.

Hal itu tak dibantah oleh Politisi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon. Namun, ia menilai hal itu wajar karena pada awal-awal pemerintahan, para menteri lah yang lebih banyak tampil.

Terlebih sejumlah menteri berasal dari partai politik.

"Jadi kalau sekarang Jokowi keluar, wajar saja," kata Effendy.

Kompas TV Sektor pembangunan infrastruktur menjadi yang paling menonjol di masa tiga tahun memerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com