JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Hugo Pareira, memprediksi isu-isu sosial imajiner akan banyak digunakan untuk "menyerang" pemerintahan Joko Widodo.
Menurut dia, ini disebabkan tak banyak alasan atau celah untuk mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Tantangan terberat adalah bagaimana juga harus mengelola dan memperhatikan isu-isu ini. Meski imajiner tapi ini yang berkembang di masyarakat," kata Andreas dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Andreas menambahkan, isu-isu yang dikembangkan tersebut dikembangkan untuk membangun opini tentang Presiden Jokowi sebagai antitesis terhadap pemerintahan yang berjalan.
(Baca juga: Jokowi: Tiga Tahun Jadi Presiden, Pekerjaan Masih Jauh dari Selesai)
Misalnya, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Isu itu, kata dia, untuk melawan slogan "kerja, kerja, kerja" yang kerap digaungkan pemerintah.
"Ini bukan hal faktual tapi dihadapkan langsung kepada Presiden Jokowi," kata anggota Komisi I DPR itu.
Secara umum, hasil survei sejumlah lembaga survei memberikan hasil yang cukup baik. Andreas menyinggung aspek ekonomi yang relatif stabil.
Di samping itu, Andreas juga menyinggung aspek kesejahteraan sosial, misalnya dengan 9,2 juta orang memperoleh jaminan kesehatan.
(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)
Indonesia, kata dia, menjadu salah satu negara berkembang yang meraih sukses dalam melahirkan social insurance atau jaminan sosial untuk rakyatnya.
"Belum pernah terjadi ada jaminan kesejahteraan sosial terutama di kesehatan, meskipun kamk tahu belum sempurna betul, dengan 9,2 juta orang memperoleh jaminan kesehatan," tutur dia.
(Baca juga: Survei Tunjukkan Hidup Masyarakat Makin Sulit, Jokowi Jadikan Masukan)