Kompas.com - 19/10/2017, 14:19 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

Keputusan untuk menaikkan harga cukai rokok diambil dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Hadir dalam rapat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Jokowi mengatakan, kenaikan cukai rokok ini diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.

"Iya di situ kan ada banyak pertimbangan, ada petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, ada sisi kesehatan, rokok ilegal. Itu hitung-hitungannya ketemu tadi," kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis siang.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kenaikan cukai rokok ini berdasarkan empat aspek.

Pertama, kenaikan cukai rokok ini telah memperhatikan pandangan masyarakat terutama dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan.

Kedua, kenaikan cukai rokok ini harus bisa untuk mencegah makin banyaknya rokok ilegal.

Ketiga, kenaikan ini juga memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama pada petani dan buruh rokok.

Keempat terkait peningkatan penerimaan negara.

"Akan dikeluarkan PMK (peraturan menteri keuangan) segera," ucap Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.