KPK Periksa Eks Sekda Malang Terkait Istilah "Pokir" dalam Dugaan Suap

Kompas.com - 18/10/2017, 18:44 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Sekretaris Daerah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Cipto Wiyono sebagai saksi. Cipto diperiksa dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015.

"Penyidik mendalami proses pembahasan hingga pengesahan APBD-P TA 2015, termasuk indikasi penerimaan uang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (18/10/2017).

Selain Cipto, penyidik juga memeriksa sembilan anggota DPRD Kota Malang. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Malang.

Mereka adalah Ribut Harianto dari Fraksi Partai Golkar, Subur Triono dari Fraksi PAN, Zainudin dari Fraksi PKB, Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Demokrat, Rahayu Sugiharti dari Fraksi Golkar, Sukarno dari Fraksi Golkar, Sahrawi dari Fraksi PKB, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, dan Abd Hakim dari Fraksi PDI Perjuangan.

(Baca juga: Suap APBD Kota Malang, KPK Kembali Periksa Sejumlah Anggota DPRD)

Febri mengatakan, pihaknya ingin mendalami indikasi penerimaan uang terkait pembahasan anggaran tersebut. Sebab, diduga ada istilah tertentu yang dipakai sebagai kode uang suap.

"Diduga ada penggunaan istilah uang "Pokir" (Pokok Pikiran) agar proses pembahasan APBD-P tersebut berjalan lancar," kata Febri.

Penyidik juga masih mendalami apakah ada pihak lain yang diduga menerima uang tersebut.

Cipto sebelumnya telah diperiksa penyidik di gedung KPK pada Agustus 2017. Saat itu, penyidik mengambil sampel suara Cipto untuk kepentingan penyidikan.

(Baca juga: Periksa Mantan Sekda Kota Malang, Apa yang Digali KPK?)

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono sebagai tersangka.

Arief diduga menerima Rp 700 juta dari Edy terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang.

Selain itu, Arief juga disangka menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman sebesar Rp 250 juta. Suap itu diduga terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018. Hendarwan juga sudah ditetapkan tersangka sebagai pemberi suap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X