Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Republik Berisi Relawan Militan Jokowi Daftar Pemilu 2019

Kompas.com - 14/10/2017, 13:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Republik resmi mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019.

Pendaftaran dipimpin oleh Ketua Umum Suharno Prawiro dan Sekretaris Jenderal Unggul Kurniawan.

"Semoga Partai Republik, yang mana "re" itu kembali, "publik" kepada rakyat, partai yang ingin ikut berkiprah di pemilu 2019," ujar Suharno Prawiro di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2017).

Republik sebetulnya bukan partai baru karena pernah mengikuti pemilu 1999. Namun, kemudian ditinggalkan karena tak berpartisi lagi pada pemilu setelahnya.

Hingga pada September 2016, partai itu "lahir kembali" dengan kepengurusan baru.

"Setahun ini kami kelola dan alhamdulillah dengan teori amoeba yang kami kembangkan cepat," tuturnya.

Dalam setahun terakhir, Partai Republik dijalankan oleh para relawan Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Partai Republik, Unggul Kurniawan menuturkan, pihaknya akan mendukung Jokowi tak hanya untuk memimpin untuk dua periode, tapi juga untuk mensukseskan pemerintahan hingga 2024.

"Partai Republik terbentuk dari sekelompok relawan militannya Pak Jokowi sejak pilgub sampai pilpres," ujar Unggul.

Sementara itu, Suharno Prawiro menyampaikan bahwa struktur partai hingga tingkat ranting saat ini digerakkan oleh relawan Jokowi.

Partainya menggunakan pendekatan agribisnis dan agrikulturul sehingga akan mulai masuk dari tingkat desa.

"Karena kami relawan, Partai Republik lama katakanlah mesinnya kami ganti, lahir lagi. Sudah pasti saya pakai teori dari desa, dari kampung. Pokoknya bergerak dari ujung. Sehingga saya tidak gembar gembor di dunia TV yang penting kita ayo kerjo, ayo kerjo, ayo kerjo," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com