Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Kritik KPU soal Sistem Sipol

Kompas.com - 12/10/2017, 22:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik mengisi data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019.

"Hampir semua partai politik mengeluhkan teknis pelaksanaan Sipol karena input data yang mengalami kendala. Apalagi jadwal yang diberikan KPU sangat mendesak dan tanpa ujicoba atau simulasi terlebih dahulu," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (12/10/2017).

"Bayangkan, data dari semua partai harus diinput dalam waktu bersamaan. Sipol jelas tidak mampu menampung," ujar dia.

Johnny mengatakan, persoalan data-data yang harus diisi dalam Sipol sebenarnya bukan kendala bagi Partai Nasdem. Sebab, Nasdem sudah jauh-jauh hari  memiliki database yang lengkap soal struktur kepengurusan partai hingga ke pelosok daerah.

(Baca juga: Ada Lima Parpol Tingkat Nasional yang Belum Isi Sipol KPU)

Namun, Nasdem kesulitan mengunggah data yang dimaksud ke Sipol dan kerap menemui kendala teknis.

"Niat KPU sebenarnya sudah bagus namun tidak didukung dengan infrastruktur memadai seperti soal sipol ini yang menemui kendala teknis dalam pelaksanaannya," ujar Johnny.

Johnny pun mengingatkan bahwa Sipol tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

(Baca juga: KPU Berpotensi Langgar UU karena Wajibkan Sipol)

Johnny pun sependapat dengan surat edaran dari Bawaslu kepada KPU terkait Sipol. Dalam surat edaran itu antara lain disebutkan agar KPU tidak mewajibkan kepada partai politik peserta pemilu 2019 mengisi Sipol.

"Fungsi pengawasan Bawaslu sudah betul dalam kasus ini dan dijalankan. Surat Bawaslu itu mengingatkan KPU agar melaksanakan fungsinya di dalam koridor undang-undang," ujar Johnny.

Kompas TV Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hari ini (12/10) mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilu serentak 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com