Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Agung Laksono, Pencopotan Yorrys untuk Jaga Kekompakan Partai

Kompas.com - 12/10/2017, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar mengungkapkan, alasan pencopotan Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar adalah untuk menjaga kesolidan partai.

Hal itu dikatakan Agung seusai menemui Ketua Umum Golkar Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Jadi masalahnya perlu dijaga kekompakan, soliditas, salah satu terjadinya penurunan elektabilitas kemarin juga karena ada gonjang-ganjing di kalangan internal, salah satunya itu," kata Agung.

Ia mengatakan, tak baik bagi Golkar jika ke depan terus berkonflik dan itu terlihat di masyarakat.

Baca juga: Golkar Resmi Perkenalkan Eko Wiratmoko sebagai Pengganti Yorrys

Menurut Agung, masyarakat tak senang dengan partai yang terus-menerus berkonflik, apalagi jika konflik terjadi di lingkaran elit partai.

Ia berharap, ke depannya seluruh kader menyelesaikan permasalan partai secara internal dan tak perlu membawanya ke publik.

Dengan demikian, tak akan muncul kegaduhan dan elektabilitas partai tetap stabil.

"Saya harap ke depan satu sama yang lain kita itu kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan di forum internal saja. Jadi keluar itu hanya kepada masalah yang berkaitan dengan kontribusi menyelesaikan isu-isu bangsa," lanjut mantan Ketua DPR itu.

Baca: Alasan Golkar Copot Yorrys Raweyai dari Posisi Koordinator Polhukam

Sebelumnya, posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar yang sebelumnya dipegang Yorrys Raweyai kini dipegang Eko Wiratmoko.

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Freddy Latumahina dalam konferensi pers menyampaikan bahwa ada sejumlah aspek yang menjadi latar belakang revitalisasi kepengurusan.

Aspek itu antara lain mulai dari pindah partai, tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut, direposisi, serta seseorang yang pernah mendapat teguran namun tetap mengulangi perbuatannya berturut-turut.

"Dari poin ini silakan Anda menilai. Itu kriteria yang digunakan Ketua Umum (Setya Novanto) untuk revitalisasi yang diamanatkan oleh rapimnas," ujar Freddy seusai rapat pleno internal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).

Kompas TV KPK saat ini sedang dalam proses untuk kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atau sprindik untuk Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com