Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Ancam Copot Anak Buahnya yang Gagal Antisipasi Konflik Pilkada

Kompas.com - 09/10/2017, 16:59 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut bahwa ada sejumlah daerah yang diperkirakan rawan akan konflik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

Daerah tersebut antara lain, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat.

"Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan Jabar, ini lumbung terbesar," kata Tito, di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

"Kemudian daerah timur seperti di Papua, daerah lain yang cukup besar tapi sensitif masalah potensi SARA seperti Kalimantan Barat," ujar dia.

(Baca juga: Di Semarang, Jokowi Ingatkan Polri untuk Netral pada Pilkada 2018)

Karena itu, kata Tito, Polri telah melakukan antisipasi terjadinya konflik di daerah-daerah yang rawan konflik pilkada tersebut.

"Ini semua kami rapatkan untuk lakukan langkah antisipasi, karena perlu waktu. Masih ada delapan bulan (sebelum) pilkada," tutur Tito.

"Jadi kami minta Kapolda dan Kapolres lakukan antipasi. Saya juga sudah sampaikan langkah-langkah yang harus dikerjakan sampai Desember mendatang," ujar dia.

Tito pun menegaskan bahwa dia akan mencopot anak buahnya jika gagal melakukan antisipasi konflik pilkada di daerahnya masing-masing.

"Yang melaksanakan tugas dengan baik akan kami pertahankan, bila perlu promosi. Tapi kalau yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang saya sudah arahkan sampai dengan Desember, akan saya ganti. Saya akan cari pimpinan yang lebih baik," kata Tito.

(Baca juga: Bawaslu Segera Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018 di 171 Daerah)

Saat ini, menurut Tito, Polri berupaya menjaga stabilitas politik dalam negeri jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Polri, menurut Tito, juga telah menggandeng pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta TNI.

"Pendekatannya dengan semua stakeholder terkait pilkada yang paling utama, KPU dan Bawaslu. Kerja sama sinergi, aparat keamanan dengan TNI perlu dibangun terus-menerus agar makin erat," kata dia.

"Kemudian pendekatan pada tokoh agama dan masyarakat. Jadi kuncinya adalah sekarang pada periode ini melakukan pendekatan-pendekatan pada semua pihak," ucap Tito.

Kompas TV Di Sulawesi Selatan, KPU resmi memulai proses pemilihan kepala daerah serentak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com