Kapolri Ancam Copot Anak Buahnya yang Gagal Antisipasi Konflik Pilkada

Daerah tersebut antara lain, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat.

"Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan Jabar, ini lumbung terbesar," kata Tito, di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

"Kemudian daerah timur seperti di Papua, daerah lain yang cukup besar tapi sensitif masalah potensi SARA seperti Kalimantan Barat," ujar dia.

Karena itu, kata Tito, Polri telah melakukan antisipasi terjadinya konflik di daerah-daerah yang rawan konflik pilkada tersebut.

"Ini semua kami rapatkan untuk lakukan langkah antisipasi, karena perlu waktu. Masih ada delapan bulan (sebelum) pilkada," tutur Tito.

"Jadi kami minta Kapolda dan Kapolres lakukan antipasi. Saya juga sudah sampaikan langkah-langkah yang harus dikerjakan sampai Desember mendatang," ujar dia.

Tito pun menegaskan bahwa dia akan mencopot anak buahnya jika gagal melakukan antisipasi konflik pilkada di daerahnya masing-masing.

"Yang melaksanakan tugas dengan baik akan kami pertahankan, bila perlu promosi. Tapi kalau yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang saya sudah arahkan sampai dengan Desember, akan saya ganti. Saya akan cari pimpinan yang lebih baik," kata Tito.

Saat ini, menurut Tito, Polri berupaya menjaga stabilitas politik dalam negeri jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Polri, menurut Tito, juga telah menggandeng pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta TNI.

"Pendekatannya dengan semua stakeholder terkait pilkada yang paling utama, KPU dan Bawaslu. Kerja sama sinergi, aparat keamanan dengan TNI perlu dibangun terus-menerus agar makin erat," kata dia.

"Kemudian pendekatan pada tokoh agama dan masyarakat. Jadi kuncinya adalah sekarang pada periode ini melakukan pendekatan-pendekatan pada semua pihak," ucap Tito.