Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Sembuh dari Sakitnya, Kapan Setya Novanto Kembali Bekerja di DPR?

Kompas.com - 06/10/2017, 17:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto sudah meninggalkan rumah sakit tempatnya menjalani perawatan sejak Senin (2/10/2017).

Setelah sembuh dari penyakit yang dideritanya, kapan Novanto kembali bekerja di DPR?

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti mengatakan, Setjen DPR belum mendapatkan informasi kapan Novanto akan kembali bekerja.  

Ia berharap, Novanto bisa segera pulih.

"Sampai hari ini saya belum tahu (kapan masuk). Jadi biasanya cek sudah bisa masuk atau tidak. Karena mesti ada pelaporan," ujar Damayanti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Baca: KPK Tidak Kekurangan Bukti untuk Kembali Menjerat Setya Novanto

Selama Novanto sakit, lanjut Damayanti, komunikasi dengan Sekretariat Jenderal DPR tetap berjalan. Biasanya, melalui ajudan atau kepala bagian.

Novanto juga tetap menandatangani jika ada surat-surat yang sifatnya sangat penting, seperti surat keputusan.

"Kami tahu diri ya karena Beliau juga belum fit. Jadi hanya untuk surat-surat yang benar-benar urgent seperti SK," kata dia.

Damayanti mengatakan, dengan adanya lima Pimpinan DPR, jika ada salah satu yang berhalangan, maka bisa diisi oleh yang lainnya. Tak efektifnya kerja Noivanto karena kondisi kesehatan dianggap tak memengaruhi kerja DPR secara umum.

Baca juga: Pimpinan KPK Pastikan Akan Ada Sprindik Baru untuk Setya Novanto

"Kalau tidak, ditangani untuk kegiatan sehari-hari oleh ketua lain kan kan ada. Kan pimpinan kolektif kolegial," kata Damayanti.

Novanto sudah keluar dari Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (2/10/2017), setelah menjalani perawatan sejumlah penyakit. Ia keluar dari rumah sakit tiga hari setelah memenangi gugatan praperadilan yang diajukannya. 

Novanto kini terbebas dari status tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP setelah hakim Cepi Iskandar menerima gugatan praperadilannya.

Kompas TV Langkah apa yang masih bisa diambil KPK? Bagaimana kondisi di internal Golkar saat ini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com