Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Berharap Kerja Komisioner Baru Komnas HAM Lebih Solid dan Efektif

Kompas.com - 03/10/2017, 19:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menetapkan tujuh nama komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (3/10/2017).

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, Komisi III memilih tujuh nama tersebut berdasarkan kapasitas para calon komisioner dalam memandang isu HAM.

Kapasitas itu dinilai dari pengetahuan para calon, termasuk dari makalah yang disajikan.

"Banyak korban HAM yang mengharapkan ada lentera baru di kepemimpinan Komnas HAM," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Adapun jumlah komisioner baru Komnas HAM berjumlah tujuh orang. Lebih sedikit dari jumlah komisioner sebelumnya, yakni 13 orang.

Desmond mengatakan, perampingan jumlah komisioner dilakukan agar kerja Komnas HAM lebih efektif.

"Lebih cepat, lebih terukur lah ya. Kemarin kan berantakan. Masa salah seorang komisioner melakukan penyimpangan di bidang anggaran, ketua lain tidak bertanggung jawab. Itu kan enggak benar," kata Politisi Partai Gerindra itu.

"Harapannya tujuh ini lebih terukur, lebih kompak, soliditasnya terukur," lanjut dia.

Desmond mengungkapkan, opsi memilih lima komisioner juga mengemuka. Hanya saja, jumlah tersebut dinilai terlalu ramping.

Adapun poin soal jumlah komisioner akan disesuaikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM. Sebab, dalam UU tersebut, jumlah komisioner Komnas HAM melebihi 30 orang.

"Tentunya (30 orang) ini tidak efektif, membuang-buang uang negara," ucap dia.

Kompas TV Calon Komisioner Komnas HAM Bermasalah? (Bag. 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com