Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Komisioner Komnas HAM

Kompas.com - 28/09/2017, 19:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 orang calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Penetapan calon akan dilakukan pekan depan, Rabu (4/10/2017) malam. Dari 14 calon, akan dipilih lima hingga tujuh orang.

"Kalau yang bagus tujuh, kami pilih tujuh. Kalau yang bagus lima, kami pilih lima," ujar anggota Komisi III DPR, Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Adies menuturkan, salah satu kriteria yang diinginkan adalah agar para komisioner terpilih nantinya bisa memahami betul mengenai HAM serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pelanggaran HAM berat yang kerap menjadi kendala.

Hal ini, kata dia, menjadi pekerjaan rumah komisioner terdahulu yang belum terselesaikan. Adies mengaku, jawaban beberapa calon komisioner cukup memuaskan.

"Contoh, kasus Semanggi dan kasus lainnya. Dari kemarin, sampai saat ini, sebagian kecil cukup memuaskan jawaban-jawabannya. Tapi banyak juga yang belum memuaskan. Mengingat waktunya yg sangat pendek. Kami susah memperdalam," kata dia.

(Baca juga: 14 Orang Lolos Seleksi Calon Anggota Komnas HAM, Siapa Saja Mereka?)

Soal perlunya revisi Undang-Undang Komnas HAM, menurut Adies, juga berkembang dalam uji kepatutan dan kelayakan. Misalnya, bagaimana Komnas HAM ingin memiliki penyidik dan penuntut independen.

Harapan lainnya diungkapkan Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menginginkan agar komisioner Komnas HAM terpilih nantinya dapat mengedepankan soliditas internal.

"Kan kinerja Komnas HAM ini kemarin banyak terganggu karena ketidakkompakan, ketidaksinkronan dan menurut kami ada gap (jarak)," kata Dasco.

Komisi III berpesan pada calon komisioner agar menjaga marwah Komnas HAM sebaik mungkin agar kinerjanya tak menjadi terganggu. Sebab, Komnas HAM menjadi wadah masyarakat untuk mencari keadilan berkaitan HAM.

"Ini (soliditas internal) yang paling penting. Selama ini itu yang jadi hambatan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Adapun empat belas nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 tersebut adalah:

1. Ahmad Taufan Damanik (Mantan Komisioner ACWC) 
2. Amiruddin (Pegiat LSM) 
3. Antonio Pradjasto (Pegiat LSM) 
4. Arimbi Heroepoetri (Mantan Komisioner Komnas Perempuan) 
5. Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM)
6. Bunyan Saptomo (Birokrat) 
7. Hairansyah (Akademisi) 
8. Judhariksawan (Akademisi)
9. Mohammad Choirul Anam (Advokat) 
10. Munafrizal Manan (Akademisi) 
11. Roichatul Aswidah (Petahana Komnas HAM) 
12. Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM) 
13. Sondang Frishka Simanjuntak (Badan Pekerja Komnas Perempuan)
14. Sri Lestari Wahyuningroem (Aktivis HAM)

Kompas TV Komnas HAM Tolak PERPPU Ormas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com