Kompas.com - 02/10/2017, 18:20 WIB
Terdakwa Miryam A Haryani menghadirkan ahli pidana Chairul Huda dan ahli digital forensik Ruby Alamsyah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa Miryam A Haryani menghadirkan ahli pidana Chairul Huda dan ahli digital forensik Ruby Alamsyah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta mengeluarkan ketetapan yang mengizinkan ahli digital forensik, Ruby Alamsyah, untuk memeriksa video pemeriksaan Miryam S Haryani oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, ahli yang diajukan oleh Miryam dan tim penasehat hukumnya tersebut hanya bisa melakukan pemeriksaan dan analisis video di Gedung KPK.

"Kami pertimbangkan agar ahli mempelajari video di KPK. Biar lebih cukup waktu," ujar Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/10/2017).

Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo juga sependapat dengan hakim. Ahli diberikan kesempatan untuk mempelajari video pemeriksaan Miryam.

Baca: Ahli yang Dihadirkan Miryam Sebut Kualitas Video Pemeriksaan KPK Mirip CCTV

Namun, hal itu dilakukan di Gedung KPK, sama seperti ahli yang pernah dihadirkan jaksa.

"Bisa dipelajari di tempat kami. Kami persilakan sebebas-bebasnya memeriksa," kata Kresno.

Sebelumnya, Ruby mengatakan bahwa ia kesulitan untuk menilai video yang ditayangkan di persidangan. Sebab, menurut Ruby, kualitas video tersebut rendah.

"Durasi cukup banyak. Menurut kami, analisa audio forensik butuh waktu dan tidak cukup saat ini," kata Ruby.

Dalam kasus ini, Miryam didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Baca: Dokter Anggap Miryam Berpura-pura Sakit

Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Kompas TV Sidang kasus pemberian keterangan tidak benar dengan terdakwa Miryam S Haryani kembali dilanjutkan di pengadilan tipikor.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X