Ahli Sebut Keterangan Miryam dalam BAP Patut Diyakini Kebenarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli psikologi forensik Reni Kusumawardhani mengatakan bahwa keterangan politisi Hanura Miryam S Haryani dalam berita acara pemeriksaan (BAP) patut diyakini kebenarannya.

Reni menilai, apa yang disampaikan Miryam mengenai pembagian uang kepada anggota DPR patut diyakini sesuai dengan fakta yang terjadi.

Hal itu dikatakan Reni dalam persidangan terhadap kasus keterangan palsu dengan terdakwa Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/9/2017).

"Keterangan Miryam kepada penyidik relevan untuk dipercaya, menjelaskan peristiwa yang dialami," ujar Reni kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(baca: Ahli Psikologi Forensik Sebut Miryam Tertekan Sebelum Diperiksa KPK)

Reni dan anggota tim melakukan observasi terhadap empat video pemeriksaan Miryam di Gedung KPK.

Saat itu, Miryam empat kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dalam observasi video, Reni mengamati interaksi Miryam selaku terperiksa, tiga orang penyidik, serta suasana dan kondisi ruangan pemeriksaan di Gedung KPK.

"Di dalam pengamatan kami terhadap video, di situ patut diduga bahwa keterangan yang disampaikan adalah kebenaran. Sangat mungkin, relevan untuk diduga kebenarannya," kata Reni.

(baca: Dokter Anggap Miryam Berpura-pura Sakit)

Dalam kasus ini, Miryam didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan. Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

(baca: Menurut Ahli Pidana, Miryam Mendapat Tekanan Sebelum Diperiksa KPK)

Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.