Kompas.com - 02/10/2017, 16:44 WIB
Terdakwa Miryam A Haryani menghadirkan ahli pidana Chairul Huda dan ahli digital forensik Ruby Alamsyah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa Miryam A Haryani menghadirkan ahli pidana Chairul Huda dan ahli digital forensik Ruby Alamsyah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/10/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pemberian keterangan palsu di pengadilan, Miryam S Haryani, menghadirkan ahli digital forensik Ruby Alamsyah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/10/2017).

Ahli dari Universitas Gunadarma tersebut diminta untuk memeriksa video rekaman pemeriksan Miryam saat di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video pemeriksaan pada 1 Desember 2015 itu kemudian diputar oleh jaksa KPK.

Seusai melihat tayangan video, Ruby mengatakan bahwa ia kesulitan untuk menilai video tersebut. Sebab, menurut Ruby, kualitas video tersebut rendah.

Padahal, menurut Ruby, biasanya penegak hukum menggunakan kamera berkualitas tinggi, sehinggga dapat jadi pegangan penyidik apabila ada pihak yang meragukan.

(Baca: Dokter Anggap Miryam Berpura-pura Sakit)

"Kualitas audio-video kurang bagus. Tadi sepertinya kamera yang digunakan mirip CCTV, resolusinya rendah. Suara yang dekat microphone cukup jelas, tapi suara terdakwa tidak jelas," kata Ruby.

Menurut Ruby, dengan kualitas audio-video yang rendah, audit forensik dan membuat transkrip akan menghasilkan capaian yang apa adanya. Menurut Ruby, beberapa bunyi percakapan dalam video menjadi tidak jelas.

"Dengan melihat tampilan langsung seperti ini tidak bisa disebut video asli atau tidak. Kalau melakukan analisa langsung baru bisa diketahui," kata Ruby.

(Baca: Direktur Penyidikan KPK Sebut Video Kesaksian Miryam Telah Dipotong)

Dalam kasus ini, Miryam didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan. Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

Nasional
Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Magasin Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X