Wiranto Pastikan Pemberian Kompensasi bagi Milisi Pro Integrasi Timor Timur

Kompas.com - 29/09/2017, 15:34 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas mekanisme pemberian kompensasi bagi para pejuang atau milisi pro integrasi pada masa gejolak referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999.

Hal itu diungkapkan Wiranto menanggapi pernyataan mantan Wakil Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres yang menuntut perhatian dari Pemerintah Indonesia.

"Kompensasi sedang digarap. Sedang diselesaikan. Kompensasinya apa nanti bisa dilihat," ujar Wiranto, usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Baca: Wiranto Protes Tuduhan Langgar HAM Pasca-Referendum di Timor Timur

Menurut Wiranto, kompensasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wiranto tidak menyebut berapa kisaran jumlah kompensasi yang akan diberikan.

"Apa yang perlu disampaikan sejalan dengan kemampuan pemerintah dan sejalan dengan undang-undang. Itu sedang digarap," kata Wiranto.

Sebelumnya, mantan Wakil Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres mengatakan, pihaknya mendukung Wiranto menjadi menteri karena bekerja untuk negara dan bangsa.

Namun, kata dia, Wiranto juga harus juga memerhatikan nasib para pejuang Timtim.

Baca juga: 
Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab

Hal itu disampaikan Eurico saat melakukan aksi unjuk rasa bersama ribuan eks-pejuang Timtim di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (25/9/2017).

"Pak Wiranto selalu mendampingi Presiden ke mana- mana, tapi kami tidak bisa ke mana-mana, sehingga sudah saatnya kami menyampaikan kepada pemerintah dan juga kepada Pak Wiranto, supaya nasib orang orang ini yang pernah Bapak tahu dan kenal, bisa diperhatikan," ujar Eurico.

Eurico menegaskan, pihaknya tidak meminta untuk diperlakukan secara istimewa, tetapi setidaknya harus juga ada kesadaran dari pemerintah pusat untuk memerhatikan para pejuang Timtim.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.