Mensos Jamin Tak Ada Pungli Bantuan Kompensasi Warga Eks Timor Timur

SAMPANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku mendengar adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap bantuan kompensasi warga eks Timor Timur. 

Mereka disebut dimintai uang mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta oleh oknum tertentu.

Khofifah lantas memerintahkan jajarannya untuk mengecek dugaan tersebut. Setelah itu, dia menjamin bahwa tak ada pungli dalam bantuan tersebut. 

Khofifah memastikan dugaan pungli yang ditengarai dilakukan oleh oknum Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (Kokpit) itu tidak benar.

"Bukan pungli lah. Saya sudah bilang sama Kokpit. Pastikan bahwa ini sampai kepada penerima sesuai dengan jumlah yang ditentukan," ujar Khofifah di Pendopo Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (30/10/2016) malam.

Menurut Khofifah, pungli bisa saja jika dana kompensasi disalurkan dalam bentuk tunai.

(Baca: 3.083 Keluarga Eks Timor Timur di Jatim Terima Kompensasi)

Namun, pungli terhadap bantuan kompensasi warga eks Timor Timur saat ini sulit dilakukan. Itu karena, dana kompensasi tersebut sudah disalurkan melalui tabungan non tunai kepada warga eks Timor Timur.

"Jadi kebayang enggak kalau pungli itu mekanismenya seperti apa? Mereka itu terima buku tabungan loh. Dia harus mencairkan dulu dananya ke bank," kata Khofifah.

Kementerian Sosial menyalurkan kompensasi bagi warga eks Timor Timur yang menetap di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25/2016.

Kemensos, menyalurkan dana bantuan tersebut kepada 27.700 kepala keluarga eks Timor Timur yang memilih menetap di Indonesia. Sebanyak 3.083 kepala keluarga eks Timor Timur saat ini berdomisili di Jawa Timur. Mereka tersebar di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.

Per kepala keluarga mendapatkan Rp 10 juta. Bantuan tersebut diberikan sekali seumur hidup.

Khofifah mengatakan, saat ini distribusi bantuan kompensasi terhadap warga eks Timor Timur hampir tunas.

Menurut Khofifah, 80 persen dari 27.700 kepala keluarga warga eks Timor Timur telah mendapatkan bantuan kompensasi.

"Karena beberapa intervensi bantuan terhadap WNI eks Timor Timur di NTT sudah cukup. Sehingga sekarang pemerintah memberikan bantuan kepada WNI eks Timor Timur non NTT. Mungkin sudah 80 persen," kata Khofifah.

Kendati demikian, Kemensos masih membuka peluang bagi 5.000 kepala keluarga eks Timor Timur yang belum terdata.

(Baca: Wiranto: Pemerintah Sudah Beri Perhatian ke Warga Eks Timor Timur)

Mereka masih diberi kesempatan memverifikasi data diri guna mendapatkan biaya kompensasi hingga November 2016.

"Dari 32.000 yang sudah sesuai dengan data masing-masing itu 27.000. sekarang kita sedang finalisasi yang 5.000. Kita berharap bahwa november selesai semua," kata Khofifah.