Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi

Kompas.com - 28/09/2017, 19:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Kompas TV Sidang KTP Elektronik Kembali Digelar

Sebab, kata Febri, seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar.

Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Salah satunya dengan mengakses situs opentender.net yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa, maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik.

"Opentender seperti dokter, untuk mendiagnosa (korupsi). Kalau untuk mendeteksinya kita harus ke laboratorium, dan lain-lain," kata Febri.

Temuan yang didapat dari Opentender.net bisa ditindaklanjuti dengan mencari dokumen-domumen pengadaan baramg dan jasa. Semestinta, setiap instansi bisa dimintai dokumen tersebut.

Namun, dari pengalaman ICW, terkadang dokumen yang diperlukan butuh waktu lama untuk mereka dapatkan.

"Makanya kami dorong agar data-data dibuka untum memudahkan kita melihat adanya potensi penyimpangan pengadaan. Selama ini hampir semua kementerian tertutup," kata Febri.

Manajer Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch, Siti Juliantari menjelaskan, cara masyarakat bisa berpartisipasi mengungkap dugaan penyimpangan melalui situs opentender.net.

Situs tersebut memuat ratusan ribu data pengadaan barang dan jasa mulai 2008 hingga sekarang.

"Dari data itu kita analisis, kita gunakan untuk melihat potensi kecurangan," ujar Tari.

Dalam situsnya, dirinci secara jelas mengenai proyek tertentu, termasuk harga perkiraan sendiri, dana pagu, dan perusahaan pemenang lelang.

Ditambah lagi dengan skor potensi kecurangan, mulai dari 1 hingga 20.

Semakin tinggi angkanya, semakin besar adanya dugaan potensi kecurangan.

Data tersebut dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing wilayah atau lembaga. Dari data tersebut, tinggal dicari data tambahan untuk melanjutkan investigasi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com