Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Restui Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

Kompas.com - 25/09/2017, 21:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merestui dan mendukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama negara-negara di Asia Tenggara.

"Endorsment (dukungan) dari Presiden sudah diberikan melalui Pak Mensesneg untuk mengajukan niat sebagai tuan rumah World Cup 2034," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).

Surat resmi dukungan dari pemerintah sudah dikirimkan kepada Presiden Federasi Sepakbola ASEAN (AFF) HRH Sultan Haji Ahmad Shah pada 22 September lalu.

Dalam salinan surat yang didapat Kompas.com, disebutkan bahwa pemerintah menyatakan komitmennya untuk mendukung inisiatif PSSI dan AFF untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Menurut pemerintah, menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 tak hanya memajukan industri sepak bola, tapi juga dapat meningkatkan popularitas suatu kawasan sebagai tujuan wisata internasional.

Surat tersebut ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta ditembuskan ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Kemarin surat dari Mensesneg itu telah diterima dan jadi referensi AFF Council Meeting. Seluruh delegasi memberikan approval sekaligus dukungannya," ujar Teten.

Teten memastikan, dalam waktu dekat, PSSI dan pemerintah akan memformulasikan rencana strategis untuk megaproyek ini.

Kompas TV Mereka meminta FIFA mencabut Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com