Kompas.com - 25/09/2017, 19:28 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah diterapkan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, yaitu Pilpres 2009 dan Pilpres 2014.

Menurut Tjahjo, aturan ambang batas juga telah diterapkan dalam pilkada serentak pada 2015 dan 2016.

"Ketentuan itu (Pasal 222) sudah diwujudkan pada dua kali pemilihan presiden langsung 10 tahun yang lalu juga menggunakan standar yang sama dan Pilkada Serentak Tahun 2015 dan 2016 yang 268 daerah serta 101 daerah. Menggunakan bahan yang sama yaitu 20 persen oleh partai politik," ujar Tjahjo saat memberikan keterangan pada sidang uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, pasangan calon Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

(Baca juga: Mendagri: Dulu Presidential Threshold 20-25 Persen Enggak Ada Mantan Presiden Protes)

Ketentuan threshold, lanjut Tjahjo, juga merupakan cermin dari adanya dukungan kuat dari parlemen terhadap pasangan calon.

Sementara, DPR dianggap sebagai merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal tersebut (PT) merupakan sebuah cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Tjahjo.

Selain itu, usai sidang Tjahjo juga menegaskan bahwa ketentuan presidential threshold secara umum tidak melanggar prinsip demokrasi.

"Kan tetap 20 persen, ini memilih satu presiden loh. Amerika yang kampiun demokrasi saja proses menentukan satu pasang saja berbulan-bulan, nah ini kan kualitas harus jelas, terbukti dari apa? Ya dari pilihan rakyat," tuturnya.

"Saya kira enggak ada masalah secara prinsip dan itu juga sebagaimana amanat penjabaran dari keputusan Mahkamah Konstitusi," ucap Tjahjo.

Sebelumnya pemohon uji materi Pasal 222 UU Pemilu, Effendi Gazali, mempersoalkan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Menurut Effendi, ketentuan tersebut merupakan tindakan memanipulasi hak pilih warga negara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Nasional
Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Nasional
Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH, BST, dan BPNT

Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH, BST, dan BPNT

Nasional
Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Nasional
 Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Nasional
Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Nasional
KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X