Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Percaya Diri Jawab Keberatan Setya Novanto di Praperadilan

Kompas.com - 21/09/2017, 09:34 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya percaya diri mampu menjawab semua keberatan atas gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Besok, Jumat (22/9/2017), KPK diagendakan memberikan jawaban atas sejumlah poin keberatan tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Akan kami hadapi praperadilan. Apa yang dijelaskan di sana (sidang praperadilan) argumentasi-argumentasi hukumnya. Kami yakin bisa menjawab semua argumentasi tersebut," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

"Jumat nanti kami akan sampaikan jawaban secara gamblang, seluas-luasnya, sekuat-kuatnya. Tentu saja jawaban dari praperadilan tersebut," ujar dia.

(Baca juga: Pengacara Novanto: KPK Hanya Pinjam Alat Bukti dari Kasus Pejabat Kemendagri)

Apalagi, menurut Febri, dalam beberapa poin gugatan Novanto, argumentasi sudah sering diputus di praperadilan lain, maupun soal penegasan di putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Contohnya terkait dengan keabsahan penyidik KPK. KPK bisa mengangkat penyidik sendiri di luar kepolisian dan kejaksaan," ujar Febri.

Febri juga mengingatkan, penting bahwa proses praperadilan tersebut hanya merupakan ranah formalitas, bukan materi pokok perkara.

"Penting kami ingatkan terus bahwa proses praperadilan ini hanya berada pada ranah formil saja. Jadi jangan sampai pada materi pokok perkara. Karena pokok perkara akan diuji pada proses persidangan tipikor," kata dia.

KPK kata Febri juga telah menyiapkan sejumlah ahli dan bukti yang akan dihadirkan di persidangan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Ada ahli hukum pidana materiil, ahli hukum acara pidana yang benar- benar sudah sangat memahami soal pidana dan hukum acara pidana, ahli hukum tata negara termasuk melihat terkait dengan aspek keuangan negaranya. Karena ada kerugian keuangan negara dari kasus ini," tutur dia.

Diketahui, sidang perdana praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017) kemarin. Sidang tersebut dipimpin hakim tunggal Cepi Iskandar.

Sidang praperadilan Novanto sempat diundur. Sedianya, sidang dilakukan pekan lalu, pada Selasa (12/9/2017). Namun, KPK meminta penundaan, hingga dilakukan pada Rabu (20/9/2017).

Kompas TV Tim KPK juga sudah melihat sendiri kondisi Novanto saat sedang beristirahat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com