DPR Dinilai Langgar UU jika Perpanjang Masa Kerja Pansus KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai melanggar Undang-undang jika memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, diatur bahwa masa kerja pansus angket hanya 60 hari. Tak ada ketentuan lain yang mengatur masa kerja tersebut bisa diperpanjang.

Aturan mengenai hal ini tepatnya ada pada Pasal 206 ayat (1) yang berbunyi, "Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket".

"Tidak ada norma yang memberi peluang untuk diperpanjang," kata Donal Faris, aktivis Indonesia Corruption Watch dalam diskusi yang digelar Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

(Baca: Bambang Soesatyo Harap Masa Kerja Pansus Angket KPK Tak Diperpanjang)

"Hukum tata negara itu apa yang diatur apa yang dilaksanakan. Kalau dilakukan diluar prosedur itu bisa dianggap keluar dari prosedur hukum," tambah dia.

Donal menilai, wacana perpanjangan yang saat ini muncul sekali lagi menunjukkan bahwa Pansus sejak awal bulan bekerja atas dasar hukum, namun atas dasar kepentingan sekelompok orang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengakui bahwa tak ada norma dalam UU MD3 yang memungkinkan kerja pansus diperpanjang. Namun, menurut dia, ada preseden selama ini kerja pansus kerap diperpanjang.

"Misalnya Pansus Century itu berapa kali itu diperpanjang," ucap politisi Partai Demokrat ini.

(Baca: "Jika Pansus KPK Diperpanjang, Siapa yang Jamin Tak Ada Perpanjangan Kedua, Ketiga...")

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu sebelumnya mengatakan, pansus akan melaporkan hasil kerja mereka dalam rapat paripurna DPR pada akhir September mendatang.

Dalam rapat paripurna itu, kata Masinton, pansus akan meminta persetujuan rapat untuk perpanjangan masa kerja.

Saat dikonfirmasi mengenai pembahasan di internal pansus, Masinton mengakui ada beberapa data yang harus didalami dan dikonfirmasi lebih jauh. Beberapa temuan yang perlu didalami di antaranya mengenai aset yang tersebar tidak hanya di Jakarta.

Selain itu, Pansus juga akan mendalami perihal kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

"Nanti pansus akan melaporkan ke rapat paripurna. Rapat paripurna lah yang akan memberikan dan memutuskan apakah perlu diperpanjang atau tidak," kata Masinton di Jakarta, Kamis (14/9/2017).