Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Akan Periksa Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada

Kompas.com - 12/09/2017, 15:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui usulan Komisi III DPR terkait pemeriksaan calon kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah.

KPK tidak akan memeriksa seseorang yang menjadi calon kepala daerah menjelang Pilkada, sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Agus menjawab pernyataan anggota Komisi III Aziz Syamsuddin. (baca: Aziz Minta KPK Jaga Kerahasiaan agar Tak Ganggu Elektabilitas Calon Kepala Daerah)

"Mengenai yang disampaikan Pak Aziz Syamsudin, setelah ditetapkan sebagai calon, sepanjang belum memasuki projusticia kami tak akan melakukan hal-hal yang mengurangi marwah yang bersangkutan. Kecuali kalau OTT Pak," ujar Agus.

Namun, Agus menambahkan, hal itu tak bisa diberlakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Aziz awalnya mengatakan ada nota kesepahaman antara Komisi III dengan KPK saat Taufiqurrahman Ruqi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPK.

(baca: Tak Dipanggil Yang Terhormat, Politisi PDI-P Protes Pimpinan KPK)

Politisi Golkar itu menambahkan, hal tersebut penting dilakukan agar kasus korupsi tidak dijadikan senjata kelompok tertentu untuk menyerang calon kepala daerah.

Kesepakatan itu, kata Aziz, juga penting untuk menjaga stabilitas pelaksanaan pilkada. Terlebih, kesepakatan tersebut pernah menjadi yurisprudensi.

"Menurut saya pada saat itu kita lakukan tentu mengikat institusi KPK, bukan pribadi Pak Ruki. Karena Pak Ruki saat itu menandatangani sebagai oficio pimpinan KPK, sehingga itu mengikat secara institusi," kata Aziz.

(baca: Curhat Politisi Demokrat, Batal Jadi Gubernur Setelah Dipanggil KPK)

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman curhat soal kegagalannya dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2013.

Ia merasa gagal menjadi Gubernur NTT karena pemeriksaan di KPK menjelang pemungutan suara.

Jelang hari H pilkada, Benny dipanggil ke KPK untuk memberikan beberapa keterangan yang tidak begitu banyak. Namun, kata dia, dampaknya sangat besar bagi karir politiknya.

“(Calon kepala daerah) Jualan integritas. Tapi begitu masuk halaman KPK, 'wah (dinilai) ini orang enggak betul. Maling juga'. Hancur itu, pak,” kata Benny.

Benny mengatakan, salah satu pesaingnya saat itu mendapatkan informasi bahwa KPK akan akan melakukan penangkapan terhadapnya.

Menurut dia, hal itu berdampak luas terhadap hasil akhir pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Nasional
Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Nasional
Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com