Wacana Pembekuan KPK dan Upaya Melawan Kehendak Rakyat...

Dipercaya masyarakat

Berdasarkan hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), masyarakat menganggap KPK dan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang dipercaya dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

Hasil survei tersebut menyebutkan, 86 persen responden percaya KPK dan Presiden. Sementara partai politik dan DPR mendapat 35 persen dan 51 persen tingkat kepercayaan publik.

Peneliti ICW Febri Hendri mengatakan, masyarakat masih memandang Jokowi sebagai sosok yang bersih dari korupsi, tegas dan berkomitmen.

"Saya menilai itu hal yang wajar karena figur Jokowi yang dikenal bersih dari korupsi, tegas dan berkomitmen. Akhir-akhir ini juga dia seringkali bicara keras mengenai pungli," ujar Febri pada 20 Juli 2017.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dari Polling Center Henny Susilowati mengatakan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KPK disebabkan lembaga tersebut berhasil menjerat banyak pelaku korupsi.

"KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjadi garda terdepan melawan korupsi. Masyarakat pun optimistis tentang keseriusan pemerintah untuk melawan korupsi," kata Henny.

(Baca: Survei: 86 Persen Responden Andalkan Jokowi dan KPK Berantas Korupsi)

Ralat PDI-P

Pernyataan Henry soal pembekuan KPK kemudian diralat oleh PDI-P. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak awal angket KPK dijalankan sebagai mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto.

(Baca: PDI-P Ralat Pernyataan Henry Yosodiningrat soal Pembekuan KPK)

Namun, dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya, Hasto tidak menampik bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luar lembaganya.

Hasto menginstruksikan seluruh anggota pansus dari Fraksi PDI-P lebih mengedepankan gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK.

"Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting," ucap Hasto.