YLBHI Berharap Kasus Dandhy Dwi Laksono Berakhir seperti Kasus Kaesang

Kompas.com - 08/09/2017, 20:53 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati  saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017). Fachri FachrudinKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati meminta polisi tak tebang pilih dalam memproses kasus aktivis HAM Dhandy Dwi Laksono yang dilaporkan organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, ke Polda Jawa Timur.

Menurut Asfinawati, polisi harus konsisten dengan instruksi Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘hate speech’.

"Polisi harus konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan Kapolri. Kasus ujaran kebencian, Polisi harus proaktif untuk memonitor kasusnya, melakukan upaya mediasi, dan menyelesaikan secara musyawarah," kata Asfinawati, di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Baca: YLBHI: Pelaporan Dandhy Dwi Laksono Tak Sesuai Spirit PDI Perjuangan

Ia membandingkan kasus pelaporan Dandhy dengan kasus pelaporan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Dalam kasus Kaesang, polisi memutuskan tidak memproses laporan tersebut.

"Polisi kadang-kadang terkesan tebang pilih untuk konsisten terhadap aturan (SE Kapolri) contohnya pada kasus Kaesang. Kebetulan Kaesang adalah anak Presiden. Meski sebetulnya tindakan kepolisian sudah betul, tidak meneruskan laporan yang tidak beralasan," kata dia.

Oleh karena itu, Asfinawati berharap, hal yang sama bisa dilakukan kepolisian dalam kasus Dandhy yang dianggap menghina Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Maka harusnya kepolisian juga melakukannya pada warga negara biasa yang menjalankan haknya dalam menjalankan demokrasi," kata Asfinawati.

Baca: 
Dilaporkan ke Polisi karena Tulisan, Dandhy Sebut Bentuk Represi Baru

Menurut dia, akan berbahaya jika kasus pelaporan Dandhy tetap diproses oleh pihak kepolisian karena berpotensi menghambat perkembangan demokrasi Indonesia yang sudah terbangun selama ini.

"Ke depan, polisi harus lebih selektif dalam menerima laporan-laporan ujaran kebencian. Kemudian, bisa melakukan upaya persuasif agar tidak menjadi ranah hukum," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Nasional
Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Nasional
Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Nasional
Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Nasional
Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Nasional
Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X