Di Sidang MK, Ahli yang Dihadirkan HTI Sebut Penerbitan Perppu Ormas Tidak Logis - Kompas.com

Di Sidang MK, Ahli yang Dihadirkan HTI Sebut Penerbitan Perppu Ormas Tidak Logis

Kompas.com - 06/09/2017, 15:41 WIB
Pakar hukum tata negara Margarito KamisKompas.com/SABRINA ASRIL Pakar hukum tata negara Margarito Kamis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) tidak logis.

Apalagi, jika pemerintah mengacu pada kegiatan Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) yang digelar pada 2013 lalu.

Kegiatan tersebut terekam dan ditayangkan pada sidang uji materi di MK karena menjadi salah satu bahan keterangan yang disampaikan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas.

Menurut Margarito, mengacu pada video tersebut, tidak ada keadaan genting yang memaksa dalam penerbitan Perppu Ormas.

"Peristiwa (di dalam) video tidak bisa menjadi dasar untuk merumuskan peristiwa genting," ujar Margarito, dalam sidang terkait Perppu Ormas di MK, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Baca: Mendagri Putar Video Muktamar HTI di Sidang MK, Yusril Protes

Margarito merupakan Ahli yang dihadirkan HTI untuk memberikan keterangan kepada MK perihal gugatan yang diajukan.

Margarito menjelaskan, keorganisasian HTI pada 2013 belum berbadan hukum yang sah dan hanya memegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri. 

Pada 2014, HTI resmi berbadan badan hukum dan terdaftar secara sah di Kemenkumham.

Menurut Margarito, dengan diterimanya HTI sebagai organisasi yang terdaftar memiliki legalitas hukum di Kemenkumham, maka menggugurkan asumsi bahwa negara dalam keadaan genting sehingga perlu diterbitkan Perppu.

Sebab, dengan demikian, HTI diterima oleh pemerintah.

"Saya maknai menggugurkan keadan hukum sebelumnya, karena diterima (Kemenkumham)," kata Margarito.

Baca: Yusril Sebut Video Pemutaran Acara HTI Tahun 2013 Jadi Bumerang Buat Jokowi

Ia menilai, jika memang pemerintah menilai HTI perlu dibubarkan, maka sedianya dilakukan pada 2013 lalu.

"Sontak segera kok (menunggu) 4 tahun? Betul-betul tidak logis. Keadaan 2013 gugur dan tidak cukup alasan hukum mengkonstruksi hal ihwal keadaan genting dan mennjadikan presiden menggunakan hak ekslusifnya," kata Margarito.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menggugat berlakunya Perppu Ormas.

Menurut dia, penerbitan Perppu Ormas tidak dalam keadaan yang mendesak dan dalam situasi yang genting, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Selain itu, ia juga mempersoalkan sejumlah pasal yang ada di dalam Perppu Ormas, yakni Pasal 59 Ayat 4 huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 Ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A.

Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional
Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Internasional
Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Nasional

Close Ads X