Mantan Komisioner KPU Gugat Ambang Batas Pemilu ke MK

Kompas.com - 06/09/2017, 14:53 WIB
Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengajukan uji materi terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).Fachri Fachrudin Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengajukan uji materi terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hadar Nafis Gumay, menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan diajukan bersama dua lembaga sosial masyarakat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif).

Menurut Hadar, ketentuan ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara belum tepat diterapkan untuk pemilu 2019. Pemilihan Presiden dan wakilnya akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan para anggota legislatif.

"Jadi, seharusnya setiap parpol yang sudah memenuhi syarat sebagai pserta pemilu, maka mereka bisa sendri-sendiri atau bersama untuk mencalonkan (presiden) tanpa harus disyaratkan 20 persen kursi atau 25 persen," kata Hadar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2017).

(Baca: Mendagri: UU Pemilu Harusnya Dilakukan Penguatan, Bukan Sebaliknya)

Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, pasal 222 UU Pemilu inskonstitusional. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

"Ambang batas pencalonan presiden haruslah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dasar. Oleh karena itu, pembuat undang-undang semestinya kalau ingin membuat ambang batas pencalonan presiden harus membuat formula yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Dasar 45," kata Titi.

Guna menguatkan kedudukan hukum pada uji materi tersebut, Titi mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan demi terwujudnya kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilu yang memenuhi asas jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

"Bagaimana mungkin kita berharap bisa mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil kalau dari hulunya, regulasi pemilunya saja sudah disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan bertentangan dengan konstitusi," kata Titi.

Sebelumnya, uji materi terhadap pasal 222 UU Pemilu juga digugat sejumlah pihak, yakni sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X