Kompas.com - 30/08/2017, 09:15 WIB
Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan anggota DPR Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comDirektur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan anggota DPR
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur PEnyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman mengatakan, video yang diputar pada persidangan Miryam S. Haryani telah dipotong sehingga konteksnya tidak utuh.

Miryam merupakan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam video tersebut, terungkap ada sejumlah penyidik yang bertemu anggota Komisi III DPR di luar pemeriksaan, salah satunya Aris.

Selain itu, melalui video pemeriksaan Miryam itu disebutkan pula Aris menerima uang Rp 2 miliar.

Baca: Direktur Penyidikan KPK Akui Ada Penyidik yang Bertemu Miryam di Luar Pemeriksaan

Ia menganggap video tersebut sengaja dipotong atas permintaan penyidik tertentu yang ingin menyerangnya secara personal dengan menampilkan Aris yang diduga menemui anggota Komisi III dan menerima uang Rp 2 miliar.

“Konteksnya ini sudah dipilih JPU (Jaksa Penuntut Umum) sekuel mana yang akan ditampilkan. Kemudian ada salah satu penyidik yang akan diperiksa dalam persidangan itu, datang ditampilkan yang ada independen,” ujar Aris, seusai Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2017) malam.

“Kita lihat siapa yang independen. Itu (video di persidangan) tidak ada dalam sekuel yang dipilih JPU KPK,” lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, saat ditanya siapa penyidik yang akan diperiksa dalam persidangan itu, Aris enggan menjawab.

Baca: Direktur Penyidikan KPK: Tuduhan Terima Rp 2 M, Luar Biasa Hancurkan Karakter Saya

Hanya, ia menilai, upaya tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap dirinya, sehingga ia juga telah melaporkan penyidik tersebut ke pngawas internal KPK dan Mabes Polri.

“Artinya secara pribadi ingin menampilkan itu dan dia tahu betul di situ ada saya. Disebutkan. Saya tak ingin menyebutkan (nama). Yang jelas ada yang datang. Karena itu dalam penyelidikan Polri saya serahkan ke sana semua,” tutur Aris.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X