Jusuf Kalla: Inspektorat Jadi Tempat Pembuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluhkan jabatan-jabatan di inspektorat atau lembaga pengawasan internal di suatu instansi pemerintahan yang kerap diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan.

Hal ini disampaikan Kalla saat memberikan kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke-56 dan Program Pendidikan Singkat (PPSA) ke-21 Lemhanas Tahun 2017, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2017).

"Kadang-kadang di banyak tempat, inspektorat itu menjadi tempat pembuangan," kata Kalla.

Menurut Kalla, kondisi ini menjadi salah satu penyebab korupsi masih sering ditemukan di tubuh pemerintahan.

"Padahal untuk mengisi jabatan di sana, dibutuhkan orang yang mengerti, pintar tentang audit, tentang pengawasan," ujar Kalla.

Baca: Fungsi Pengawasan Inspektorat Dianggap Lemah, Apa Kata Menteri Asman?

Pada kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan bahkan menjadi salah satu pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Padahal untuk mengisi jabatan di sana (inspektorat), dibutuhkan orang yang mengerti, orang yang pintar tentang audit, tentang pengawasan," ujar Kalla.

Selain itu, Kalla menambahkan, faktor subjektivitas menjadi penyebab inspektorat kerap tidak efektif menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan internal.

"Memang tidak mudah juga mengawasi teman. Seperti inspektorat yang di (pemerintah) daerah itu. Dia mengawasi temannya sendiri. Ini menjadi persoalan juga," kata Kalla.

Kalla mengatakan, saat ini pemerintah sedang merancang suatu sistem pengawasan terpadu terhadap instansi-instansi pemerintah, di mana pengawasan tidak sekadar menjadi tanggung jawab Inspektorat lembaga itu.

Sistem itu akan melibatkan KPK, Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan demikian, ruang gerak seorang pejabat untuk melakukan korupsi diharapkan semakin tertutup.

"Kalau ada kesalahan, bagaimana prosesnya supaya dibawa ke BPK, BPKP langsung. Sehingga pihak yang menjadi inspektorat berasal dari luar, bukan dari dalam," kata dia.